AMBON - Giliran Kota Ambon  dikunjungi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi. Berbagai tempat pelayanan publik di Ibukota Provinsi Maluku itu disinggahi Yuddy, Senin (12/01)

Saat blusukan ke RSUD dr. Haulussy, Yuddy menyapa pasien yang ada di Unit Gawat Darurat (UGD). "Sakit apa bu? Sudah lama sakitnya?," tanyanya. Setelah itu, Yuddy berjalan menyusuri lorong rumah sakit dan masuk ke dalam ruangan untuk mendaftarkan pasien. Menteri menilai, masyarakat kurang nyaman lantaran pengunjung berjubel saat mendaftarkan pasien. "Coba dicarikan terobosan sistemnya. Bagaimana agar orang tidak perlu antri di ruangan itu. Kalau bisa pakai sistem elektronik," ujar Yuddy kepada Direktur RSUD dr. Haulussy.

Yuddy menantang direktur untuk segera menuntaskan permasalahan yang ada di rumah sakit. "Pak Gubernur kasih waktu untuk menyelesaikan targetnya. Supaya bisa menaikkan kelas rumah sakit. Dari bulan apa ibu tugas? Kalau sampai 31 Agustus belum berhasil menuntaskan tugas, berarti tempat ini tidak cocok untuk ibu," ujarnya.

Yuddy menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas jangan dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan terbaik. "Rumah sakit ini memang kurang lahannya, tapi harus memikirkan cara untuk memberikan pelayanan publik yang baik," imbuhnya. Sebab fasilitas yang bagus pun, belum tentu memberikan pelayanan yang bagus juga. "Tidak ada relevansi antara fasilitas dan pelayanan," tegas Yuddy.

Usai mengunjungi rumah sakit. Menteri PANRB melanjutkan blusukannya ke Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease. Di sana, Yuddy meninjau pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan SIM. Beberapa anak muda terlihat sedang menunggu proses pembuatan SKCK. Bayar sepuluh ribu mahal tidak? tanyanya kepada salah seorang yang sedang mengantri.

Menteri PANRB melanjutkan blusukan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Ambon dan Pelabuhan Yos Sudarso. Di pelabuhan Yos Sudarso, Yuddy minta pengelola untuk mengedepankan kebersihan. Hal ini dikarenakan Menteri melihat masih ada sampah yang mengapung di perairan sekitar dermaga. Kepada Gubernur dan Walikota, Yuddy mengingatkan bahwa Maluku akan dijadikan poros maritim. Karena itu pemda harus  meningkatkan pelayanan yang ada di pelabuhan. (Sumber: MENPANRB)

07 Oktober 2014 00:00:00 WIB | Post By: Admin BKD