Badan Kepegawaian Daerah

JAKARTA - Honorer kategori dua (K2) diminta memperketat pengawasan verifikasi validasi (verval). Pasalnya, saat ini makin banyak calo CPNS gentayangan mendekati honorer K2. Bahkan, para calo CPNS ini ada yang berasal dari honorer sendiri.

Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pusat Riyanto Agung Subekti alias Itong mengaku sudah banyak mendapat laporan baik dari pengurus Korwil maupun masyarakat yang peduli nasib honorer K2.

Dia mencontohkan kasus di Kabupaten Lombok, NTB yang K2 dinyatakan lulus oleh Panselnas berjumlah 669 orang. Namun hanya 11 orang yang mendapatkan SK CPNS.

"Itupun karena ada kedekatan dengan bupati yang baru dan telah berjasa sebagai tim suksesnya," kata Itong kepada JPNN.com, Sabtu (3/1).

Kasus lainnya di Jawa Tengah. Bagi K2 yang gagal tes dan ingin jadi PNS harus tunduk dan patuh kepada pengurus forum. Jika tidak menurut, nama honorer K2 tersebut akan dicoret dari forum.

Bahkan sebagian korban sudah banyak yang mengeluarkan dana dari Rp 1 juta sampai Rp 5 juta per orang dengan alasan biaya pengurusan ke pusat.

"Kabupaten Kendal, Batang, Magelang dan kabupaten di Jawa Tengah lainya sudah banyak yang melaporkan hal tersebut ke kami," ucapnya.

Lanjut Itong, di Jawa Timur, beberapa honorer K2 dan pengurus forum ditawari bantuan oleh oknum PNS. Jika ingin jadi PNS harus menyediakan dana sebesar Rp 60 juta sampai Rp 100 juta. Ini terjadi di Kabupaten Lumajang, Tulungagung, Nganjuk, dan kabupaten lainnya.

"Nganjuk sampai hari ini data Verval K2 yang gagal tes belum juga dikirim ke KemenPAN-RB. Sepertinya ada oknum honorer K2 yang berperan di balik masalah itu. Itu sebabnya kami meminta semua honorer maupun pengurus forum se-Indonesia waspada dengan keberadaan calo PNS yang sedang mencari mangsa. Bila ada dan kedapatan di wilayah masing-masing segera laporkan ke pihak berwajib," tandasnya. (sumber:jpnn)

 

20 September 2014 00:00:00 WIB | Post By: Admin BKD