Badan Kepegawaian Daerah

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berharap pada tahun 2017 ini, seluruh pemerintah daerah baik kota maupun provinsi sudah menerapkan sistem berbasis elektronik. Hal tersebut merupakan langkah pemerintah dalam rangka percepatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Dikatakannya ada beberapa daerah yang dapat dijadikan contoh dalam penerapan sistem berbasis IT bagi daerah lainnya, seperti Bojonegoro, Banyuwangi, Jogjakarta, serta Surabaya. Menurut Menteri Asman, sekarang ini sudah bukan lagi saatnya melakukan teori, perencanaan maupun studi banding. Namun sudah saatnya bagi seluruh instansi pemerintah baik pusat dan daerah melakukan studi tiru.

"Saat ini langkah konkrit kita adalah menularkan, targetnya tahun 2017 semua kabupaten kota sudah mengacu kepada sistem yang berbasis elektronik ini. Mau mulai dari mana terserah yang penting sudah memulai," katanya Kamis (05/01).

Menteri Asman menilai bahwa  saat ini didaerah sudah banyak inovasi yang dilakukan, namun beberapa diantaranya terbentur dengan masalah aturan yang berlaku. Kendati demikian dirinya tetap meminta jika daerah terbentur masalah aturan, maka aturan tersebut yang harus diperbaiki bukan justru rencananya yang dirubah. Menurutnya, jika daerah hanya berkutat dengan urusan yang dapat menghambat maka inovasi tidak akan berjalan.

Ia pun menambahkan jika sekarang ini hanya tinggal bagaimana inovasi dari berbagai daerah yang menjadi role model dapat direplikasi oleh daerah lain. Untuk itu dirinya meminta agar daerah yang sudah berjalan dengan inovasinya dapat memperluas serta menularkan apa yang telah dibuat kepada daerah lain, sehingga program pemerintah Indonesia melalui SPBE dapat berjalan dengan baik.

Dirinya menekankan akan terus melakukan inovasi, karena memang dijaman sekarang pemerintah dituntut untuk terus melakukan inovasi karena persaingan global yang semakin berat kedepannya. "Kita akan terus menciptakan inovasi-inovasi, agar terwujudnya pemerintah yang transparan dan akuntable," pungkasnya.

06 Januari 2017 00:00:00 WIB | Post By: Admin BKD