JAKARTA--Kebijakan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun yang akan dimulai Januari 2015, terus mendapat penolakan. Daerah pemekaran yang masih kekurangan pegawai bersuara keras minta kebijakan tersebut tidak diberlakukan untuk mereka. "Kami minta moratorium CPNS tidak diberlakukan untuk daerah pemekaran. SDM kami sangat terbatas dan butuh tambahan pegawai," kata Denny, sekretaris DPRD Kabupaten Saburaijua, Nusa Tenggara Timur saat melakukan konsultasi dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), di Jakarta, Senin (22/12).

Dia menyebutkan, kebutuhan pegawai di Saburaijua sebanyak 1.500. Selama ini mereka hanya mendapatkan transfer pegawai dari daerah induk. Itupun belum semuanya sesuai kebutuhan daerah."Kami butuh pegawai bukan hanya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik saja. Tenaga fungsional umum dan khusus kami juga butuh," ujarnya.

Ditambahkan Dominukus Dadilado, sekretaris Komisi I DPRD Saburaijua, pemerintah sebaiknya memberikan kelonggaran kepada daerah pemekaran untuk merekrut pegawai. "Karena pegawai yang didistribusikan ke kami sedikit jumlahnya, makanya kami minta tambahan pegawai lagi," tandasnya. (jpnn)

06 September 2014 00:00:00 WIB | Post By: Admin BKD