Jakarta-Humas BKN, Konsep Reformasi Birokrasi yang dilakukan saat ini dinilai dengan pendekatan penilaian antara kemampuan instansi pemerintah untuk merencanakan, pembuatan acuan rencana dengan mengukur seberapa besar capaian yang diperoleh dari hasil perencanaan tersebut. Upaya ini merubah konsep yang sebelumnya menggunakan pendekatan instruksi ataupun metode topdown. Pernyataan itu disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN dan RB Teguh Widjinarko saat menjelaskan Reformasi Birokrasi pada Workshop Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN, Senin (30/11/2015).

Teguh juga menjelaskan bahwa arah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah kesesuaian program instansi dengan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Tidak banyak fokus tentang instrument, tetapi lebih banyak memfokuskan apa yang dilakukan oleh instansi, apakah sudah sesuai dengan RPJMN atau tidak,” ungkap Teguh. Pada kesempatan itu juga dibahas berbagai keberhasilan dan juga berbagai langkah yang telah diraih ataupun dilakukan oleh BKN. Diantara berbagai keberhasilan itu adalah diraihnya predikat WTP berturut-turut selama enam tahun, diperolehnya penghargaan internasional atas pemanfaatan Computer Assissted Test, serta berbagai sertifikat ISO yang diperoleh di beberapa unit BKN Pusat maupun Regional. (bkn.go.id)

03 Desember 2015 00:00:00 WIB | Post By: Admin BKD