Menurutnya, Lemsaneg yang menjalankan amanah Presiden untuk melakukan pengamanan dan kerahasiaan atas informasi, Lemsaneg meluncurkan OSD. OSD merupakan badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya yang bertugas menanda tangani, menerbitkan, dan memelihara sertifikat elektronik yang diperuntukkan bagi sistem elektronik pemerintahan.

 

OSD tersebut diperuntukkan untuk layanan universal di instansi pemerintah sebagai dukungan percepatan implementasi e-government yang berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dengan tetap mengedepankan aspek keamanan informasi sebagai salah satu aset strategis nasional.

 

Sementara itu peralatan sandi karya mandiri adalah peralatan sandi yang dikembangkan oleh Lemsaneg untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam mengamankan komunikasi dan informasi. "Tantangannya adalah setiap harinya ada 20 hingga 50 buah website pemerintah yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka butuh sertifikat elektronik, untuk menjaga integritas, otentifikasi dan anti sangkal," ujar Djoko.

 

Dengan demikian, Lemsaneg juga meluncurkan sertifikat melalui penyelenggaraan Certificate Authority (CA) dengan nomenklatur Otoritas Sertifikat Digital serta peluncuran beberapa produk peralatan sandi karya mandiri Lemsaneg sebagai sarana pengamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah.

 

Hal ini merupakan wujud Lemsaneg yang mendukung program e-government secara nasional, dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai leading sector. "Perlu komitmen kita bersama untuk mendukung sistem ini, untuk mendukung penyelenggaraan e-goverment," ujar Djoko.

 

Sementara itu, Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, mengatakan bahwa di tengah berjalannya pemerintah dalam berbagai program dan dinamika ekonomi internasional, pemerintah harus bersikap responsif dan cepat beradaptasi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk segera mewujudkan e-government. "Pemerintah memiliki komitmen dan keinginan yang kuat untuk menjalankan sistem e-government sebagai peta jalan kita," ujar Yuddy.

 

Namun demikian, implementasi e-government dikatakan Yuddy sudah mulai berjalan sekalipun belum terintegrasi secara nasional. "Tapi di beberapa institusi dan daerah sudah melakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi," katanya.

 

Dalam hal payung hukum untuk melakukan percepatan implementasi tersebut, Menteri Yuddy mengatakan bahwa regulasi sedang disiapkan dan kerjasama juga telah dilakukan, seperti dengan Korea Selatan dan Singapura. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan sistem tersebut adalah untuk mengefisienkan penggunaan SDM dan SDM aparatur. "Tidak lagi menggunakan orang yang banyak, karena sudah di cover oleh teknologi , biaya juga tidak banyak kita keluarkan, karena dengan sistem bisa kita salurkan kesemuanya secara keseluruhan," katanya.

 

Upaya-upaya yang telah dilakukan Lemsaneg tersebut juga diapresiasi oleh Yuddy, di mana menurutnya dengan sistem tersebut, upaya pemerintah untuk membangun public trust sesuai dengan Nawacita juga akan tersampaikan dengan baik melalui dua cara, yaitu melakukan perubahan di 8 area perubahan reformasi birokrasi, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik yang baik.

 

Menurutnya, kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi, tidak akan menghasilkan good and clean government kalau tidak dikelola dan mengubah mindsetnya melalui tiga nilai revolusi mental, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong, harus tertanam dalam mindset kita."Tantangan ke depan yang harus kita hadapi adalah kompetisi antar negara dengan dimulainya masyarakat ekonomi Asean di tahun ini, serta kerja sama internasional menuntut kepada kita untuk memenangkan kompetisi tersebut tentunya dengan SDM yang baik," ujarnya. (HUMAS MENPANRB)