YOGYAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menunjuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai role model pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah provinsi. Hal itu dilakukan karena DIY mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, jelas dan bersih (clean, clear and good governance).
"Yogyakarta harus menjadi role model dalam menciptakan akuntabilitas kinerja yang berbasis tata kelola pemerintahan yang clear and good government," kata Yuddy Chrisnandi saat memberikan sambutan dalam acara Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemprov DIY di Yogyakarta, Rabu (9/9).
Yuddy mengaku bangga dengan kinerja Pemerintah Provinsi DIY yang mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur sipilnya. Menteri minta agar komitmen Pemda DIY tetap dipertahankan sehingga akan tercipta pemerintahan daerah berkelas dunia.
"Saya selaku menteri sangat bangga dengan Pemprov DIY, yang sebelum ada penekanan-penekanan dari kita dalam melakukan reformasi birokrasi, tetapi sudah melaksanakan. Pertahankan! Jadikan ini komitmen yang berkesinambungan dan jadikan tata kelola yang semakin baik dan harus dapat diduplikasi oleh daerah lain," kata Yuddy.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengaku bangga dengan prestasi jajaran Pemda DIY karena telah dijadikan percontohan reformasi birokrasi. Menurutnya, perubahan pola pikir aparatur sangat dibutuhkan untuk mempercepat reformasi birokrasi. “Misalnya saya membangun satu bangunan dengan biaya Rp 100 juta tapi ternyata kurang dari Rp 100 juta saja sudah cukup, ya sudah. Berarti di situ terjadi efisiensi. Dengan uang yang relatif kecil tapi hasilnya bisa maksimal. Jadi harus ada kemauan dari pelakunya sendiri untuk merubah mindset," ujar Sri Sultan.
Sri Sultan mengaku, 6 tahun yang lalu Pemda DIY masih menjalankan program tanpa memikirkan outcome, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. "Tetapi sekarang kami sudah berubah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda serius dalam melakukan perubahan-perubahan. Perlahan tapi pasti," kata Gubernur.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Bambang Wisnu Handoyo mengaku beruntung mendapat pembinaan dari Kementerian PANRB. Dia berharap dapat memacu perbaikan, setidaknya dalam 3 hal yaitu akuntabilitas keuangan, manfaat kinerja yang memberikan perhatian pada hasil kegiatan pemerintahan, dan prosedur.
Dia menambahkan, tahun lalu hanya berbasis penyerapan anggaran, tetapi tahun ini sudah fokus pada kinerja, seperti hasil dan dampak. “Jadi kalau bicara soal serapan anggaran maka tidak lepas outcome-nya," kata Bambang seraya menambahkan bahwa pihaknya belajar dari Kemenetrian PANRB sejak tahun 2006. (Sumber: MENPANRB)
10 September 2015 00:00:00 WIB | Post By: Admin BKD