JAKARTA - Tidak diduga seluruh peserta dan panitia sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengabsen satu-persatu daerah yang diundang dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Puddiklat Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rabu (02/09).

"Tolong kepala daerah, sekda atau Kepala PTSP yang hadir berdiri jika daerahnya saya sebut. Selain itu, jangan berdiri," ujar Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi sebelum memberikan sambutan pembukaan. Setiap yang berdiri, Menteri Yuddy menanyakan jabatannya apa. Jika ada yang berdiri selain Kepala Daerah, Sekda dan Kepala PTSP, diminta untuk duduk lagi.

Ternyata hanya 15 daerah yang berdiri ketika Menteri mengabsen. "Tidak lebih dari lima belas daerah, Bupati, Walikota, kepala PTSP yang hadir.Hanya ada dua alasan, undangan terlalu mepet atau memang malas hadir," ujar Menteri Yuddy.

Dalam acara tersebut, Kementerian PANRB mengundang 56 daerah yang terpilih untuk dijadikan role model pelayanan publik. Menteri Yuddy mengatakan, daerah terpilih ini berdasarkan pertimbangan karena mempunyai sarana dan prasarana ekonomi. "Ada bandara, pelabuhan, aktivitas industri, dan kegiatan ekonomi yang menonjol," ujar Menteri.

Benar saja, acara yang dibuka Menteri tepat jam 08.00 itu memang belum terisi penuh. Semakin siang semakin banyak peserta yang hadir, termasuk Wakil Bupati Kulon Progo Sutejo, yang tidak sempat diabsen Yuddy.

Dalam sambutannya, Menteri Yuddy mengatakan agar peserta yang hadir menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasannya. Salah satu syaratnya, harus memiliki pelayanan publik yang baik. "Kalau pelayanan buruk sudah pasti indeks investor juga buruk. Investor tidak akan mau menanamkan modalnya. Kota-kota yang pelayanannya buruk pasti ditinggalkan," ujarnya.

Ditambahkan, Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa tahun 2015 ini sebagai tahun pelayanan publik. Presiden, lanjut Yuddy, menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun sampai saat ini, peringkat pelayanan publik belum menggembirakan. "Kita sudah puas, merasa sudah melakukan sesuatu. Tetapi ternyata dampaknya belum menggembirakan," ucap Menteri menambahkan.

Dalam Rakor ini, Menteri memerintahkan agar semua Deputi juga menyampaikan paparan terkait kebijakannya. "Saya minta untuk mengikuti dengan seksama acara hari ini. Kalau pelayanan publik mau baik, SDM harus baik dulu, penataan organisasi juga harus baik, dan pengawasan internal juga harus baik," ujarnya.

Paparan diawali Deputi RB Kunwas M. Yusuf Ateh, dilanjutkan Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini, Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, yang dipandu Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.  Sementara Deputi SDM Aparatur memberikan paparannya pada sesi siang. (Sumber: MENPANRB)

02 September 2015 00:00:00 WIB | Post By: Admin BKD