JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melakukan rapat untuk mengevaluasi reformasi birokrasi reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud. Kementerian ini dinilai bisa menjadi center of excelent dari kementerian lainnya.

Dalam kesempatan itu, Yuddy mengingatkan mengenai pentingnya road map reformasi birokrasi bagi seluruh instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Sebab dari situ nanti akan menentukan outcome, yakni  semangat untuk melakukan pelayanan, totalitas pengabdian, tanggungjawab, dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab.  "Bukan semata-mata untuk mendapatkan tunjangan kinerja," katanya Rabu (26/08) 

Dikatakan Yuddy, ujung tombak reformasi birokrasi adalah pimpinan. Kalau tidak ada niat yang kuat dari pemimpinnya maka seluruh road map yang dibuat dengan sangat baik sekalipun tidak akan berjalan. “Tetapi sekecil apapun konsep yang dibuat, kalau pimpinannya punya niat untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik maka akan berjalan," kata Yuddy. 

Menurut Yuddy, era revolusi mental menjadi modal penting untuk melakukan perbaikan. Karena tidak mudah mengajak 34 kementerian, 49 lembaga, 102 LNS, 34 provinsi, dan 540 an kab/kota untuk penuhi semangat yang sama. "Tapi kalu ada road map maka ada panduan ke arah yang sama dan kita bisa jadi motivator. Oleh karena itu, mari maksimalkan hal-hal baik yang sudah dicapai. Wujudkan rata kelola berkelas dunia dimulai dari institusi kita," kata Yuddy.

Sementara itu Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh mengatakan, pertemuan awal dengan jajaran Kemendikbud untuk melihat apakah sudah ada reformasi birokrasi di Kemendikbud. Sebagai kementerian yang melakukan pengawasan, Kemenpan bertugas memberikan masukan jika ada program yang tidak pas dengan reformasi birokrasi.  "Intinya sudah reform atau tidak. Tugas kami yaitu memberikan masukan-masukan kalau ada yang tidak pas, bukan menyalahkan tapi agar lebih sesuai," kata Ateh. 

Dia mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengevaluasi 19 K/L pada tahap pertama. Sedangkan di tahap kedua, sedang berjalan 21 K/L dan akan segera diberikan masukan atau rekomendasi. "Tahap ke tiga di mulai dari Kemendikbud ini akan ada 20 K/L yang kita evaluasi. Nantinya kita akan memberikan masukan-masukan dan juga bekerjasama dengan BPS dan KPK untuk melakukan survei apakah masyarakat puas dengan program-program di kementerian dan lembaga," kata Ateh. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, ada beberapa terobosan reformasi birokrasi di Kemdikbud, diantaranya yaitu membuka unit layanan terpadu satu pintu, rintisan ujian nasional dengan metode CAT, perampingan struktur organisasi, proses seleksi jabatan pimpinan tinggi, unit khusus pengendalian gratifikasi, program sekolah keluarga TKI, dan program pertumbuhan budi pekerti.

Selain itu, Kemendikbud juga mengedepankan penegakan integritas aparatur. Tercatat tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN 97 persen dan lapor SIHARKA 10 persen.  "Kita berharap pertemuan awal ini bisa bersama-sama mereview kerja Kemendikbud secara objektif dan membantu meningkatkan kinerja kita," kata Anies Baswedan. (Sumber: MENPANRB).

27 Agustus 2015 00:00:00 WIB | Post By: Admin BKD