AKARTA - Aparatur sipil negara (ASN) sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan dan pembangunan memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam menyukseskan program Nawa Cita. Oleh karena itu, ASN perlu menyamakan persepsi dan komitmen guna menyukseskan program Nawa Cita yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tersebut.

Hal itu dikatakan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dalam sembutan pembukaan Rapat Kerja ASN 2015 mengambil tema membangun manajemen ASN yang kompeten dan kompetitif, di Jakarta, Selasa (07/07). “Implementasi Program Nawa Cita ini sangat penting untuk menguatkan fondasi agar bangsa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) menjadi bangsa yang sejahtera, makmur, dan memiliki daya saing tinggi,” ujarnya.

Dikatakan, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan pemikiran yang tidak biasa (not business as usual). Selain itu, perlu perbaikan menyeluruh (comprehensive reform) serta prinsip berkelanjutan dalam menyikapi kondisi internal maupun eksternal yang ada. "Untuk mewujudkan hal itu, salah satu pilarnya adalah adanya SDM Aparatur yang berkualitas,” imbuh Yuddy.

Dikatakan, saat ini masalah utama ASN adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial tidak seimbang dan tingkat produktivitas PNS yang masih rendah. Hal itu terjadi karena manajemen SDM belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. Selain itu, proses rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak berbasis meritokrasi.

Reformasi birokrasi diyakini oleh berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai faktor pengungkit (leverage) penting dalam pembangunan suatu bangsa. Bahkan negara-negara yang telah maju sekalipun, tidak pernah berhenti melaksanakan reformasi birokrasi. " Indonesia mentargetkan bisa menciptakan birokrasi yang dinamis," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut,  Menteri PANRB mengingatkan bahwa tugas utama ASN adalah melayani masyarakat. "Besarnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik harus segera direspon dengan berbagai inovasi. Kita harus cepat melakukan perubahan di berbagai sektor pelayanan publik," ungkapnya. (Sumber MENPANRB)

09 Juli 2015 00:00:00 WIB | Post By: Admin BKD