BANDUNG - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi melakukan blusukan di sejumlah layanan publik di Kabupaten Bandung Barat, Rabu (25/03). Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT), merupakan sasaran pertama blusukan Menteri.
Dalam kesempatan itu, Yuddy yang didampingi Wakil Bupati Bandung Barat H. Yayat TS mengatakan perlunya diciptakan budaya transparan dalam pelayanan. Menteri juga minta agar disediakan layanan informasi. "Jadi tidak ada rahasia saat kita ingin mengurus izin," kata Yuddy yang disambut Kepala BPMPPT, Rahmat SY.
Meskipun Rahmat SY mengatakan jika semua pelayanan sudah berjalan secara online, dan dapat dilihat di pusat informasi secara online dan tersedia di layar monitor. Namun demikian Menteri menegaskan agar informasi mengenai persyaratan, waktu dan biaya harus dicantumkan juga secara manual, agar masyarakat juga dapat mengetahui. "Akan lebih baik jika semua informasi terpasang di banner atau brosur.Jadi masyarakat yang bosan menunggu bisa membaca informasi tersebut," kata Yuddy.
Kunjungan kerja selanjutnya yaitu ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Di sana Yuddy merasa harena karena melihat sistem antrean yang ada masih seperti sistem absen. Setiap orang yang datang harus menunggu dipanggil agar bisa dilayani dalam mengurus ijin. "Ke depan, sistem antrean ini jangan seperti absen begini karena akan rumit. Lebih mudah kalau pakai kartu antrian sehingga begitu datang kita tidak perlu mengantri untuk menaruh nama kita di bagian pendaftaran. Jadi ini untuk mempermudah," kata Yuddy.
Kantor Camat Ngamprah juga tak luput dari daftar blusukan Menteri Yuddy. Di tempat itu Menteri menanyakan, sudah ada berapa menteri yang datang kunjungan ke kantor camat. Spontan para pegawai Kecamatan itu mengatakan, "Tidak ada pak, baru bapak saja," ujarnya yang disambut senyum oleh Yuddy.
Ditambahkan, kehadirannya ke kantor kecamatan dan berbagai kantor pemerintahan merupakan bukti bahwa salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo yaitu pemerintah hadir. Hal itu juga untuk memastikan bahwa pelayanan birokrasi berjalan dengan baik, dan harus bersih agar tumbuh kepercayaan rakyat.
Yuddy menyarankan agar Bupati dan Wakilnya lebih sering turun ke bawah. "Pimpinan harus melihat bagaimana kondisi pelayanan publik di daerahnya. Sehingga rakyat merasakan pemerintah hadir dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya," imbuhnya.
Menteri Yuddy mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemkab Bandung Barat yang sudah memiliki itikad kuat untuk memperbaiki pelayanan publik. Tetapi hal itu harus lebih ditingkatkan lagi. "Misalnya orang yang mengantri jangan seperti diabsen, harus ada struknya," kata Yuddy.
Sebelum blusukan, Menteri melakukan tatap muka dengan jajaran aparatur sipil negara Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menurutnya, meskipun Bandung Barat merupakan kabupaten baru tetapi rencana tata ruang pembangunannya sudah baik. "Bandung Barat ini masih merupakan kabupaten yang relatif baru dari pemekaran kabupaten Bandung. Tapi rencana tata ruang pembangunannya sudah cukup baik. Dan menurut saya cukup lengkap fasilitasnya, dan lahannya cukup luas," kata Yuddy.
Yuddy meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat merawat bangunan-bangunan pemerintahan yang megah tersebut. Sehingga dapat menciptakan pelayanan yang bekualitas. "Anggaran yang dikeluarkan untuk mendirikan bangunan-bangunan inikan sangat besar, sekitar Rp 1 sampai Rp 2 triliun," kata Yuddy.
Untuk itu, dia menghimbau agar aparatur sipil negara menyadari bahwa fasilitas yang ada itu berasal dari uang rakyat. Karena itu, seluruh aparatur harus berpikir hanya untuk melayani rakyat. Caranya, dengan meningkatkan pelayanan publiknya, mulai dari pelayanan adm,inistrasi sampai untuk pengurusan ijin usaha tidak boleh terlalu lama. ASN harus mengedepankan pelayanan publik berbasis kasih sayang, ujarnya.
Kepada ASN Bandung Barat, Yuddy mengingatkan pentingnya konsolidasi pemerintahan. Hal ini untuk menjaga solidaritas, kesatuan dan persatuan bangsa. Karena ASN merupakan salah satu perangkatnya. "Cara menjaga solidaritas tersebut adalah dengan cara konsolidasi pemerintahan yang renponsif terhadap keinginan rakyatnya, salah satunya dengan menciptakan birokrasi yang bersih, pejabat yang profesional, berintegritas yaitu yang jujur, amanah, bertanggungjawab, berdisiplin dan loyal," kata Yuddy. (Sumber: MENPANRB)
21 Maret 2015 00:00:00 WIB | Post By: Admin BKD