JAKARTA - Klaim seseorang bernama Irwanur Latubual yang mengaku akan menjadi calon kementerian baru, yakni Kementerian Sumber Daya Manusia RI menjadi perhatian pihak Istana. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membantah bahwa pemerintah akan membentuk kementerian baru tersebut. 

"Tidak ada itu. Kementerian sekarang jumlahnya 34 saja. Itu sudah maksimum berdasarkan UU Kementerian Negara,"

ujar Andi kepada JPNN, Jumat (20/3).

Irwanur Latubual yang mengklaim menjadi calon menteri itu mengaku berasal dari sebuah lembaga bernama Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Peningkatan Pengembangan Ekonomi Daerah RI (BSDMIP2EDRI).

Rabu (18/3), lalu Irwanur menggelar konferensi pers di Hotel Arta Yuda, Pekanbaru Riau. Dalam konferesi pers itu Irwanur mengaku sebagai calon menteri Kementerian Sumber Daya Manusia RI. 

Ia mengaku bersama jajaran badan tersebut telah bertemu Presiden Joko Widodo dan membahas pembentukan kementerian itu. 

Dalam paparannya, Irwanur menyebut kementerian yang akan dipimpinnya memiliki sejarah berkembang dari zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ''Kementerian ini dibentuk berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) tentang revisi BSDMIP2EDRI,'' jelasnya seperti dilansir Riaupos.co (JPNN Group).

Nah, pembentukan kementerian ini sudah dikoordinasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengklaim, Jokowi sepakat kementeriannya harus ada.

Tapi Andi langsung menampik pengakuan tersebut. Ia memastikan presiden tidak pernah bertemu dengan lembaga tersebut. "Tidak ada pertemuan tersebut, dan tidak ada arahan untuk bentuk kementerian baru," tegas Andi.

Terkait adanya lembaga BSDMIP2EDRI itu, Andi pun mengaku tak tahu menahu. Padahal lembaga itu mengklaim melakukan pengawasan di daerah melalui kerjasama dengan sejumlah otoritas di daerah. "Saya enggak tahu lembaga itu," tandas Andi.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi dengan tegas mengatakan tak benar ada institusi baru dengan nama Kementerian BSDMIP2EDRI. Kalaupun ada, itu merupakan sebuah penipuan dan silahkan ditindak oleh pihak berwajib.

Pasti tak benar. Itu penipuan," ujar Yuddy dalam lawatannya ke Pekanbaru.

Menurutnya tidak ada institusi pemerintah seperti itu yang dibentuk Presiden Joko Widodo. Melalui kesempatan tersebut ia meminta kepada masyarakat supaya jangan tertipu. Apalagi ada yang menawarkan menjadi pegawai di instansi tersebut dengan membayar sejumlah uang. "Segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Karena itu sudah masuk ke penipuan," tambahnya. (sumber:jpnn)

 

08 Maret 2015 00:00:00 WIB | Post By: Admin BKD