Jakarta-Humas BKN, Di era keterbukaan informasi saat ini, muncul tuntutan bagi instansi/unit yang berhubungan dengan publik untuk selalu adaptif terhadap perubahan zaman. Hal tersebut mengemuka pada Seminar Penguatan Platform Public Relations Bangsa yang mengangkat tema Public Relations in Government, Selasa (17/2), di Wisma Antara, Jakarta.

Ketua Bakohumas Freddy H.Tulung selaku pembicara pertama mengatakan, sikap adaptif yang dimiliki oleh instansi publik akan membuat mereka tetap eksis di mata publik, karena publik memiliki kemudahan mengakses berbagai hal, termasuk informasi yang diterbitkan instansi tersebut. Dalam hal aksesibilitas publik ini, peran Public Relations/humas pemerintah begitu penting, jelas Freddy yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Freddy menambahkan, citra positif dapat dicapai jika instansi memiliki Public Relations yang andal. Instansi yang memiliki Public Relations andal akan memiliki citra positif di mata stakeholders-nya, tandasnyanya.

Seminar yang juga menjadi bagian agenda kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pemerintah tersebut juga menghadirkan dua pembicara lainnya, yakni Chief Exevutive Officer (CEO) Bamboedoea Heri Rakhmadi dan Wartawan Senior Metro TV Suryopratomo.

Pada kesempatan tersebut, Heri Rakhmadi mengatakan, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan humas pemerintah menuju terciptanya perangkat humas yang efektif. Di antaranya seorang Public Relations harus mengetahui posisi instansinya di mata publik. Kepahaman mengetahui posisi ini akan memudahkan humas untuk menyusun program yang tepat sasaran dalam rangka membangun citra instansi di mata publik, ujar Heri

Di bagian akhir, Suryopratomo mengatakan, di sejumlah negara besar, Kementerian yang menangani kehumasan memiliki peran yang begitu penting. Kementerian tersebut menjadi fasilitatator dalam membangun kepahaman publik mengenai berbagai kebijakan pemerintah. Di Jerman misalnya, Kementerian yang menangani persoalan kehumasan menyusun agenda berupa fasilitasi pertemuan rutin Kementerian lain dengan pers, terang Suryo. Hal itu dalam rangka menjaga kepahaman pers terhadap background berbagai kebijakan yang digulirkan Pemerintah, tutupnya. (sumber: BKN)

10 Januari 2015 00:00:00 WIB | Post By: Admin BKD