Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat datang di Website Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat. Website ini merupakan sarana informasi mengenai gambaran, tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pelayanan di sektor publik. Dengan keberadaan website ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan kepegawaian di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Wassalam. Jayadisman, SH. M. Kn

Pengumuman Kelulusan Kebutuhan PNS Program Guru Garis Depan Kamis, 22 Jun 2017, 12:31:47 WIB

Padang - Berikut disampaikan hasil penetapan Kebutuhan Kebutuhan PNS dari Program Guru Garis Depan dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk info lengkap, dapat dilihat pada link berikut http://bkd.sumbarprov.go.id/index.php?url=pengumumanDetail&id=173     Baca Selengkapnya ...

Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 2017 Kamis, 09 Mar 2017, 15:40:25 WIB

Padang - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan membuka kesempatan bagi putera / puteri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Praja IPDN 2017. Pendaftaran peserta Calon Praja IPDN tahun 2017 ini dilaksankan bersamaan dengan pendaftaran calon mahasiswa/taruna pendidikan tinggi kedinasan secara terpusat oleh Kementerian Aparatur Negara dan   Baca Selengkapnya ...

Ingin Lulus Seleksi Sekolah Kedinasan? Kenali Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Berbasis Computer Assisted Test (CAT) Kamis, 09 Mar 2017, 13:19:39 WIB

JAKARTA – Pemerintah membuka kesempatan bagi para lulusan SMA atau sederajat untuk mengikuti pendidikan dan menjadi siswa/siswi atau taruna/taruni pada 8 (delapan) Lembaga Pendidikan Kedinasan yang dimiliki oleh Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Penerimaan calon siswa-siswi serta taruna/taruni sekolah kedinasan tahun 2017 telah diumumkan melalui Pengumuman No: 132/S.SM.01.00/2017 tanggal 3 Maret 2017   Baca Selengkapnya ...

Pemerintah Masih Berlakukan Morotarium CPNS Jumat, 20 Jan 2017, 15:35:30 WIB

JAKARTA – Menanggapi kasus penipuan CPNS yang kembali marak terjadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah belum membuka penerimaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Pemerintah sampai saat ini belum membuka formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Morotarium CPNS masih diberlakukan,”ujar   Baca Selengkapnya ...

MenPANRB: 2017 Seluruh Pemda Harus Mengacu Pada Sistem IT Jumat, 06 Jan 2017, 08:43:36 WIB

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berharap pada tahun 2017 ini, seluruh pemerintah daerah baik kota maupun provinsi sudah menerapkan sistem berbasis elektronik. Hal tersebut merupakan langkah pemerintah dalam rangka percepatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dikatakannya ada beberapa daerah yang dapat dijadikan contoh dalam penerapan   Baca Selengkapnya ...

Hak Kepegawaian bagi PNS yang mengalami Penurunan Eselon Jabatan Selasa, 03 Jan 2017, 09:14:46 WIB

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai hak kepegawaian dan hak administrasi lain bagi PNS yang diangkat dalam jabatan pada organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) , Bima Haria Wibisana menjelaskan hal tersebut melalui Surat Kepala BKN yang dikeluarkan dengan   Baca Selengkapnya ...

PNS harus Siap-siap, Inpassing Nasional Dilaksanakan 2 Tahun Selasa, 03 Jan 2017, 09:11:10 WIB

JAKARTA – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing). Pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi. “Inpassing ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan ini dilaksanakan sampai dengan Desember 2018,”   Baca Selengkapnya ...

22.519 Pegawai Daerah Akan Jadi Pegawai Pusat, Presiden Jokowi: Jangan Ganggu Pelayanan ke Masyarakat Selasa, 03 Jan 2017, 09:09:24 WIB

Jakarta - Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tahun 2014, telah dilakukan pembagian urusan pemerintahan yang mencakup di dalamnya peralihan 14 sub urusan antar tingkatan susunan pemerintahan. 1 Sub urusan beralih dari provinsi ke kabupaten/kota, 8 sub urusan beralih dari kabupaten/kota ke provinsi, serta 5 sub urusan beralih dari   Baca Selengkapnya ...

  Halaman :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |