Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  37
Total Pengunjung :  93043
Sejarah BKD | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumater Barat

Sejarah BKD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan manajemen kepegawaian daerah. Sebelum berlakunya otonomi daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kepegawaian dilaksanakan oleh unit organisasi di Sekretariat Daerah yaitu Biro Kepegawaian. Namun setelah diberlakukan otonomi daerah , dimana daerah diberi kewenangan mengurus masalah kepegawaian didaerahnya, maka urusan kepegawaian dilaksanakan oleh suatu lembaga teknis daerah.

Berpedoman pada Keputusan Presiden RI No.159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Badan Kepegawaian Daerah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Seiring dengan itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merevisi Perda tersebut dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan uraian tugasnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.55 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan uraian tugas Eselon IV pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.