Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  80
Total Pengunjung :  79585
Penggantian SK | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumater Barat

Penggantian SK

PENGGANTIAN DAN PERBAIKAN SK CPNS/ PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA HONORER

A. DASAR HUKUM
1. PP 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
2. PP Nomor 48 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 tahun 2007 dan PP 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
3. Pergub Nomor 30 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Pergub 97 Tahun 2012 tentang Pembinaan Pegawai Tidak Tetap/ tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, dirasa perlu menerbitkan kembali SK CPNS/ PNS dan PTT/ Tenaga Honorer yang hilang/ rusak akibat bencana atau hal-hal lain serta penggantian SK dikarenakan kesalahan administrasi/ kekeliruan dalam penerbitannya.

C. PERSYARATAN
Berstatus CPNS/ PNS dan atau PTT/ Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat yang SK nya diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi.

D. KELENGKAPAN BERKAS

1. Penerbitan kembali SK CPNS/ PNS dan PTT/ Tenaga Honorer dilingkungan Propinsi Sumatera Barat yang hilang/ rusak akibat bencana atau hal-hal lain.
- Usulan Kepala SKPD
- Laporan Kepolisian setempat.
- Foto copy SK yang hilang/ rusak tersebut.
- Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir.
- Surat pernyataan kehilangan/ rusak dari Pejabat Pengelola Keuangan/ Bendahara di SKPD masing-masing bagi PTT/ Tenaga Honorer.
- Permohonan yang bersangkutan dan/ atau institusi yang bertanggung jawab atas pemegang SK tersebut.

2. Penerbitan kembali SK CPNS/ PNS Kabupaten/ Kota karena hilang/ rusak akibat bencana atau hal-hal lain, yang SK-nya diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
- Usulan dari BKS Kab/ Kota setempat.
- Laporan kepolisian setempat.
- Foto copy SK yang hilang/ rusak tersebut.
- Foto copy Sk pangkat terakhir.
- Permohonan yang bersangkutan dan/ atau Institusi yang bertanggungjawab atas pemegang SK tersebut.

3. Penerbitan kembali SK dikarenakan adanya kesalahan/ kekeliruan
- Usulan BKD Kab/ Kota atau Kepala SKPD.
- Asli SK yang akan diperbaiki.
- Permohonan yang bersangkutan.
- Foto copy ijazah/ karpeg yang dijadikan dasar pembuatan SK.
- Foto copy SK pengangkatan CPNS
- Foto copy SK kenaikan pangkat terakhir.