Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  28
Total Pengunjung :  70855
KARIS/KARSU | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumater Barat

KARIS/KARSU

KARTU ISTRI ATAU KARTU SUAMI

A. DASAR HUKUM
- PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990.
- SE. BAKN. No. 08/ SE/ 1983 tanggal 26 April 1983 jo. SE Ka. BAKN No. 48/ SE/ 1990 tanggal 22 Desember 1990.

B. DEFINISI
Karis/ Karsu adalah kartu identitas istri/ suami PNS.

C. TUJUAN
Penetapan Karis/ Karsu bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa pemegangnya adalah istri/ suami sah dari PNS yang bersangkutan.

D. MANFAAT
Karis/ Karsu bermanfaat sebagai kartu asuransi sosial dan digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan pension, atau persyaratan administrasi kepegawaian lainnya.

E. MASA BERLAKU
Karis/ Karsu berlaku selama yang bersangkutan menjadi suami/ istri sah PNS, dan tidak berlaku lagi apabila PNS bersangkutan berhenti tanpa hak pension.

F. PELAYANAN PENERBITAN
Untuk mendapatkan pelayanan penerbitan Karis/ Karsu, setiap PNS melalui SKPD masing-masing harus menyampaikan kepada BKD Prov. Sumatera Barat persyaratan sebagai berikut:
- Surat usulan permintaan penerbitan Karis/ Karsu dari SKPD.
- Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
- Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
- Fotocopy Laporan Perkawinan Pertama yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap bagi PNS yang menikah pada tahun 1983 atau setelahnya (laporan perkawinan ditujukan kepada PPK melalui saluran hirarki).
- Fotocopy Daftar Keluarga PNS yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap bagi PNS yang menikah sebelum tahun 1983.
- Fotocopy Laporan Perkawinan Janda/ Duda dan fotocopy Surat Cerai/ Kematian yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap bagi PNS Janda/ Duda yang menikah lagi (laporan perkawinan ditujukan kepada PPK melalui saluran hirarki).
- Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- Untuk penerbitan kembali Karis/ Karsu karena kehilangan, diperlukan tambahan persyaratan yaitu: Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (asli).