Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Profil PNS Pemprov Sumbar

Masukan NIP Baru Anda

Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  203
Total Pengunjung :  102125
KARIS/KARSU | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumater Barat

KARIS/KARSU

KARTU ISTRI ATAU KARTU SUAMI

A. DASAR HUKUM
- PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990.
- SE. BAKN. No. 08/ SE/ 1983 tanggal 26 April 1983 jo. SE Ka. BAKN No. 48/ SE/ 1990 tanggal 22 Desember 1990.

B. DEFINISI
Karis/ Karsu adalah kartu identitas istri/ suami PNS.

C. TUJUAN
Penetapan Karis/ Karsu bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa pemegangnya adalah istri/ suami sah dari PNS yang bersangkutan.

D. MANFAAT
Karis/ Karsu bermanfaat sebagai kartu asuransi sosial dan digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan pension, atau persyaratan administrasi kepegawaian lainnya.

E. MASA BERLAKU
Karis/ Karsu berlaku selama yang bersangkutan menjadi suami/ istri sah PNS, dan tidak berlaku lagi apabila PNS bersangkutan berhenti tanpa hak pension.

F. PELAYANAN PENERBITAN
Untuk mendapatkan pelayanan penerbitan Karis/ Karsu, setiap PNS melalui SKPD masing-masing harus menyampaikan kepada BKD Prov. Sumatera Barat persyaratan sebagai berikut:
- Surat usulan permintaan penerbitan Karis/ Karsu dari SKPD.
- Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
- Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
- Fotocopy Laporan Perkawinan Pertama yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap bagi PNS yang menikah pada tahun 1983 atau setelahnya (laporan perkawinan ditujukan kepada PPK melalui saluran hirarki).
- Fotocopy Daftar Keluarga PNS yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap bagi PNS yang menikah sebelum tahun 1983.
- Fotocopy Laporan Perkawinan Janda/ Duda dan fotocopy Surat Cerai/ Kematian yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap bagi PNS Janda/ Duda yang menikah lagi (laporan perkawinan ditujukan kepada PPK melalui saluran hirarki).
- Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- Untuk penerbitan kembali Karis/ Karsu karena kehilangan, diperlukan tambahan persyaratan yaitu: Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (asli).