Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Profil PNS Pemprov Sumbar

Masukan NIP Baru Anda

Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  68
Total Pengunjung :  112351
BKD SUMBAR | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumater Barat

Sambutan Kepala BKD

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat datang di Website Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat. Website ini merupakan sarana informasi mengenai gambaran, tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pelayanan di sektor publik. Dengan keberadaan website ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan kepegawaian di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Wassalam.

Yulitar, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
19590710 198809 1 001

Berita Terbaru

Jelang Pilkada Serentak, Semua Pihak harus Dukung Netralitas ASN
Kamis, 21 Apr 2016, 08:53:33 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan,  pilkada serentak 15 Februari 2017 merupakan agenda nasional bangsa Indonesia. Dalam perhelatan akbar yang diikuti 101 kabupaten dan kota itu, semua pihak harus mendukung terciptanya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu dikatakan Irman Gusman pada pembukaan Seminar Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara   Baca Selengkapnya ...

Pengisian E-Formasi Ditenggat Akhir April
Selasa, 19 Apr 2016, 08:42:23 WIB
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajak pemda untuk secepatnya menyelesaikan pengisian e-formasi. “Batas waktu pengisian e-formasi ditenggat hingga akhir April 2016,” ujar Asisten Deputi Perencanaan dan Sistem Informasi SDM Aparatur Kementerian PANRB Subowo Djoko Widodo di Jakarta, Senin (18/04). Dikatakan, jika sampai batas waktu yang ditetapkan   Baca Selengkapnya ...

Tak Ada Tempat untuk PNS Tak Berkinerja
Senin, 18 Apr 2016, 09:52:11 WIB
JAMBI -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi tidak lagi  mentoleransi PNS yang asal kerja. Setiap Pegawai negeri Sipil PNS saat ini dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasinya. Hal tersebut ditegaskan Menteri yuddy saat membuka acara Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi   Baca Selengkapnya ...

Tahun 2017, Libur Nasional dan Cuti Bersama 19 Hari
Jumat, 15 Apr 2016, 08:03:26 WIB
JAKARTA – Pemerintah menetapkan, hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 sebanyak 19 hari, terdiri dari 15 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama. Penetapan itu menyusul penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 Pengaturan libur nasional dan cuti bersama. SKB itu ditandatanganan tiga   Baca Selengkapnya ...

Pengaduan Pendaftaran Sekolah Ikatan Dinas Dapat Diatasi
Kamis, 14 Apr 2016, 08:39:58 WIB
JAKARTA – Besarnya antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan ke tujuh sekolah ikatan dinas diwarnai dengan banyaknya pengaduan masyarakat. Namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berhasil menjembatani dan sebagian besar dapat selesai. Hingga Selasa (12/04), jumlah pendaftar sudah mencapai 170.857 orang,   yang didominasi pendaftar  Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi   Baca Selengkapnya ...

Menteri Yuddy : Tidak Ada Rencana Berhentikan PNS Non Sarjana
Senin, 11 Apr 2016, 09:07:06 WIB
BUKITTINGGI - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan cerminan sumber daya manusia berkualitas berasal dari jenjang pendidikan. Untuk itu ke depan, pemerintah ingin agar aparatur sipil negara berasal dari sarjana. Namun bukan berarti PNS non sarjana langsung diberhentikan. Hal tersebut diungkapkan Yuddy dalam acara Forum Komunikasi Pendayagunaan   Baca Selengkapnya ...

PNS Lulusan SMA Jangan Takut Terkena Rasionalisasi
Senin, 11 Apr 2016, 09:01:23 WIB
BUKITTINGGI – Pegawai Negeri Sipil (PNS) berijazah SMA ke bawah tidak perlu khawatir dengan rencana kebijakan rasionalisasi yang akan mulai diberlakukan tahun 2017. Pasalnya, rasionalisasi hanya berlaku bagi aparatur sipil negara yang tidak berkinerja, tidak memenuhi kualifikasi dan tidak memiliki kompetensi. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara   Baca Selengkapnya ...

Menteri Yuddy Dorong Perbanyak Inovasi Berkelas Dunia
Jumat, 08 Apr 2016, 14:44:31 WIB
SURABAYA  Pemerintah berharap semakin banyak inovasi pelayanan publik yang memperoleh pengakuan internasional, menyusul dua inovasi yang  telah meraih penghargaan dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 2015 lalu. Dengan pengakuan internasional yang berarti meningkatnya kepercayaan dunia,  dapat menjadi pendorong masuknya arus modal ke Indonesia, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian ditegaskan   Baca Selengkapnya ...



  Halaman : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |