Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Profil PNS Pemprov Sumbar

Masukan NIP Baru Anda

Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  109
Total Pengunjung :  112753
BKD SUMBAR | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumater Barat

Sambutan Kepala BKD

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat datang di Website Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat. Website ini merupakan sarana informasi mengenai gambaran, tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pelayanan di sektor publik. Dengan keberadaan website ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan kepegawaian di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Wassalam.

Yulitar, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
19590710 198809 1 001

Berita Terbaru

Masih 515 Data PNS yang Masuk ke Verifikator Level 2
Senin, 28 Sep 2015, 11:35:09 WIB
Progres PUPNS Pemprov. Sumbar hingga hari ini, Senin (28/9), baru 515 data PNS yang telah dikirim ke verifikator level 2 (BKD). Itu pun masih data di aplikasi, SKPD belum ada yang mengirimkan data fisik berupa dokumen-dokumen PNS ke BKD. Dengan demikian BKD juga belum dapat melakukan verifikasi data yang nantinya   Baca Selengkapnya ...

Pengangkatan Honorer Beresiko Terjadinya Keterlambatan Pengelolaan SDM Aparatur yang Berkualitas
Senin, 28 Sep 2015, 08:32:13 WIB
Jakarta-Humas BKN, Dinamika yang saat ini menjadi isu hangat adalah permasalahan pengangkatan tenaga honorer eks kategori II. Dengan mempertimbangkan aspirasi tenaga honorer, keinginan wakil rakyat dan harmonisasi hubungan antara Pemerintah dan DPR, maka Pemerintah akhirnya harus menerima desakan tenaga honorer eks kategori II untuk diangkat  menjadi PNS. Kebijakan ini tentu   Baca Selengkapnya ...

Honorer K2 Jangan Terjebak Informasi Menyesatkan
Selasa, 22 Sep 2015, 08:42:18 WIB
JAKARTA – Pasca kesepakatan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dengan Komisi II DPR untuk mengangkat tenaga honorer kategori 2 (K2), harus diwaspadai munculnya pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh, mengambil keuntungan pribadi dari suatu keadaan seperti yang sering dilakuan calo. Karena itu, Kementerian PANRB  menegaskan agar para tenaga honerer tetap   Baca Selengkapnya ...

Wujudkan Smart ASN 2019, TKB CPNS 2016 Gunakan CAT
Senin, 21 Sep 2015, 08:32:18 WIB
MAKASSAR - Tes CPNS dengan sistem Computer Assissted Test (CAT) yang sudah diberlakukan di seluruh Indonesia pada tahun 2014, akan terus ditingkatkan kualitasnya. Mulai tahun 2016, tes kompetensi bidang (TKB) juga diharapkan dilakukan dengan sistem (CAT). "Dengan cara itu, cita-cita mewujudkan smart ASN pada tahun 2019 semakin mendekati kenyataan," ujar   Baca Selengkapnya ...

BKN-KASN Akan Bersatu dan Menyatu Wujudkan Aparatur Negara yang Berkelas Dunia
Jumat, 18 Sep 2015, 09:04:30 WIB
Jakarta-Humas BKN, Semangat dan niatan untuk mewujudkan satu lembaga yang independen dalam pengelolaan manajemen kepegawaian serta tidak dimonopolinya kebijakan manajemen PNS oleh satu orang sudah tersirat dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Semangat ini tercermin dengan “ruh” pembentukan Komisi Kepegawaian Negara yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 pasal   Baca Selengkapnya ...

Sampai Desember, Pemda Wajib Verifikasi Data Honorer K2
Jumat, 18 Sep 2015, 08:47:53 WIB
MAKASSAR - Pasca lahirnya kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR pengangkatan tenaga honorer kategori 2 menjadi CPNS, langkah yang harus dituntaskan adalah verifikasi data 440 ribu tenaga honorer tersebut. Karena itu, Kenenterian PANRB mengajak seluruh instansi pemerintah, khususnya pemda untuk secepatnya melakukan verifikasi honorer K2 di masing-masing instansi. Hal itu perlu   Baca Selengkapnya ...

56 K/L Sudah Canangkan Zona Integritas
Kamis, 17 Sep 2015, 07:17:26 WIB
JAKARTA – Hingga saat ini  sudah  56 kementerian/lembaga yang melakukan pencangan zona integritas, terdiri dari 27 kementerian dan 29 lembaga. Dari jumlah itu, hanya terdapat  21 unit  kerja, pada 4 kementerian/lembaga yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Karena itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Yuddy Chrisnandi menghimbau   Baca Selengkapnya ...

Keberanian Menteri Yuddy Dalam Penanganan Honorer K2
Rabu, 16 Sep 2015, 08:29:26 WIB
JAKARTA - Komisi II DPR RI mengapresiasi keberanian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, terkait penanganan tenaga honorer kategori II (eks K2). Dalam pemaparannya, Yuddy berjanji akan mengakomodir aspirasi para honorer eks K2. ‘Atas nama pemerintah dan selaku Menteri PANRB, kami akan mengakomodir aspirasi dari forum honorer   Baca Selengkapnya ...



  Halaman : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |