Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  2
Total Pengunjung :  93218
BKD SUMBAR | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumater Barat

Sambutan Kepala BKD

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat datang di Website Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat. Website ini merupakan sarana informasi mengenai gambaran, tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pelayanan di sektor publik. Dengan keberadaan website ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan kepegawaian di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Wassalam.

Jayadisman, SH. M. Kn

Berita Terbaru

Hak Kepegawaian bagi PNS yang mengalami Penurunan Eselon Jabatan
Selasa, 03 Jan 2017, 09:14:46 WIB
Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai hak kepegawaian dan hak administrasi lain bagi PNS yang diangkat dalam jabatan pada organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) , Bima Haria Wibisana menjelaskan hal tersebut melalui Surat Kepala BKN yang dikeluarkan dengan   Baca Selengkapnya ...

PNS harus Siap-siap, Inpassing Nasional Dilaksanakan 2 Tahun
Selasa, 03 Jan 2017, 09:11:10 WIB
JAKARTA – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing). Pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi. “Inpassing ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan ini dilaksanakan sampai dengan Desember 2018,”   Baca Selengkapnya ...

22.519 Pegawai Daerah Akan Jadi Pegawai Pusat, Presiden Jokowi: Jangan Ganggu Pelayanan ke Masyarakat
Selasa, 03 Jan 2017, 09:09:24 WIB
Jakarta - Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tahun 2014, telah dilakukan pembagian urusan pemerintahan yang mencakup di dalamnya peralihan 14 sub urusan antar tingkatan susunan pemerintahan. 1 Sub urusan beralih dari provinsi ke kabupaten/kota, 8 sub urusan beralih dari kabupaten/kota ke provinsi, serta 5 sub urusan beralih dari   Baca Selengkapnya ...

Pelantikan Pejabat Eselon II Pemprov. Sumbar
Rabu, 28 Des 2016, 10:32:27 WIB
Padang -- Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno melantik 51 orang pejabat eselon II Pemerintahan Provinsi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Selasa 27 Desember 2016. Pejabat yang dilantik itu 36 diantaranya bersifat pengukuhan pejabat sementara karena terbentuknya OPD yang baru. Sedangkan 10 jabatan eselon perekrutan pejabatnya melalui proses seleksi terbuka dan 5   Baca Selengkapnya ...

MULAI JANUARI 2017, JFU PNS JADI JABATAN PELAKSANA
Rabu, 28 Des 2016, 08:46:52 WIB
JAKARTA - Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, mulai Januari 2017 jabatan fungsional umum  aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana. Untuk itu,    Baca Selengkapnya ...

Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 Tambah 3 Hari
Jumat, 09 Des 2016, 07:49:53 WIB
JAKARTA - Pemerintah merevisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 684 Tahun 2016, No. 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB//11/2016. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif   Baca Selengkapnya ...

Wapres : Pungli Hilang Kalau Pelayanan Sesuai Standar
Jumat, 09 Des 2016, 07:47:44 WIB
JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa praktek pungutan liar yang kini kerap dilakukan oleh oknum penyelenggara pelayanan publik terjadi karena proses yang terlalu lama dan berbelit belit. Namun jika pelayanan dapat diperpendek waktunya, maka dengan sendirinya praktek pungli dapat dihilangkan. Menurut Wapres, pungli berarti membeli waktu, yang normalnya mungkin   Baca Selengkapnya ...

Pengisian E-Formasi Jangan Asal-asalan
Kamis, 01 Des 2016, 10:30:37 WIB
JAKARTA - Penerapan E-Formasi diharapkan menjadi instrumen kontrol dalam perencanaan SDM Aparatur. Karena itu pengisian e-Formasi harus dilakukan dengan cermat, teliti dan memperhatikan berbagai kondisi di masing-masing instansi. Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja menegaskan hal itu dalam pengarahannya pada Sosialisasi E-Formasi bagi pemerintah daerah di Bekasi, Jawa Barat, Rabu   Baca Selengkapnya ...



  Halaman : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |