Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  27
Total Pengunjung :  70854
BKD SUMBAR | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumater Barat

Sambutan Kepala BKD

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat datang di Website Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat. Website ini merupakan sarana informasi mengenai gambaran, tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pelayanan di sektor publik. Dengan keberadaan website ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan kepegawaian di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Wassalam.

Jayadisman, SH. M. Kn

Berita Terbaru

BKN Serahkan Hasil Penilaian Talent Pool 1.025 JPT Pratama Pusat & Daerah
Selasa, 22 Des 2015, 10:27:17 WIB
Jakarta-Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Senin (21/12/2015) membuka sekaligus menyerahkan hasil penilaian potensi dan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama kepada seluruh pejabat perwakilan dari 29 instansi Pusat dan Daerah yang berlangsung di kantor BKN Pusat. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan Penyusunan Talent   Baca Selengkapnya ...

RAPOR PERKEMBANGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI
Senin, 21 Des 2015, 09:09:24 WIB
1 PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA 80.68 A 2 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 80.04 A 3 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 76.30 BB 4 PEMERINTAH PROVINSI BALI 75.39 BB 5 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 75.15 BB 6 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 75.11 BB 7 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 72.09 BB 8 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 70.52 BB 9 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 70.06 BB 10 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 68.62 B 11 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU 63.74 B 12 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 62.42 B 13 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA 61.00 B 14 PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG 60.96 B 15 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 60.85 B 16 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 60.85 B 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN   Baca Selengkapnya ...

Menteri Yuddy Ingatkan Praja IPDN Agar Tidak Menyimpang
Kamis, 10 Des 2015, 13:20:46 WIB
BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, melakukan kunjungan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Bandung, Kamis (10/12), sebelum memenuhi undangan Universitas Padjajaran untuk menjadi keynote speech dalam acara 2015 International Conference Public Administration (ICPA).Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Menteri Yuddy untuk melihat kapabilitas dan kapasitas   Baca Selengkapnya ...

Guru Boleh Maju Jadi Kuwu
Senin, 07 Des 2015, 07:50:34 WIB
Jakarta-Humas BKN, Kepala BKN telah menerbitkan Surat Nomor CI.26-30/V.38-6/48 yang intinya menyebutkan PNS yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Dengan kata lain, PNS guru dapat menjadi Kuwu namun   Baca Selengkapnya ...

Libur Pemilukada, Pelayanan Publik Harus Tetap Berjalan
Senin, 07 Des 2015, 07:47:36 WIB
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaavn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran No. B/3824/M.PAN-RB/11/2015 tertanggal 27 November perihal Pelaksanaan Hari Libur Nasional pada 9 Desember 2015 yang berkenaan dengan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah. Namun demikian, Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Komunikasi Publik PANRB, Herman Suryatman, menghimbau agar   Baca Selengkapnya ...

LAPOR!, Ajak Partisipasi Masyarakat Awasi Program Pemerintah
Kamis, 03 Des 2015, 10:42:21 WIB
Jika anda memiliki pertanyaan sehubungan dengan berbagai hal seputar kepegawaian Nasional, akses http://www.bkn.go.id/lapor-bkn Pemerintah melalui aplikasi Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) kembali mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan program pemerintah. Dalam kurun waktu 4 tahun sejak pertama kali diluncurkan, aplikasi yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sangat   Baca Selengkapnya ...

Reformasi Birokrasi Diukur Berdasar Perencanaan dan Capaian Kinerja yang Dilakukan
Kamis, 03 Des 2015, 10:32:13 WIB
Jakarta-Humas BKN, Konsep Reformasi Birokrasi yang dilakukan saat ini dinilai dengan pendekatan penilaian antara kemampuan instansi pemerintah untuk merencanakan, pembuatan acuan rencana dengan mengukur seberapa besar capaian yang diperoleh dari hasil perencanaan tersebut. Upaya ini merubah konsep yang sebelumnya menggunakan pendekatan instruksi ataupun metode topdown. Pernyataan itu disampaikan oleh Asisten   Baca Selengkapnya ...

Pemerintah Apresiasi Program JKK dan JKM PT Taspen
Kamis, 03 Des 2015, 10:24:53 WIB
SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, mengapresiasi penyerahan pembayaran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) serta tabungan hari tua (THT) kepada lima pegawai Aparatur Sipil Negara  (ASN) oleh PT Taspen (Persero). Penyerahan tersebut dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Gubernur Jawa   Baca Selengkapnya ...



  Halaman : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |