Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  249
Total Pengunjung :  86142
Pembangunan ZI untuk Optimalkan Pelayanan Publik

Pembangunan ZI untuk Optimalkan Pelayanan Publik

Selasa, 12 Mei 2015, 10:33:14 WIB | oleh: Administrator

JAKARTA -- Selain untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam melayani masyarakat, pembangunan zona integras (ZI) juga dimaksudkan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dalam acara Pencanangan Pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), di Jakarta, Senin (11/05). “Dalam menerapkan komitmen zona integrasi, kita harus berpatokan pada tiga hal dasar, yakni jujur, profesional, dan amanah,” ujar Yuddy.

Dijelaskan, jujur dalam hal ini menjadikan lingkungan Kementerian KUKM sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sehingga seluruh jajaran petinggi, staf, dan para aparatur di dalamnya berkomitmen untuk menjauhi korupsi dalam kehidupannya. Sedangkan profesional, bertujuan menjadikan lingkungan KUKM sebagai kementerian yang termasuk ke dalam Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). "Dalam hal ini, diharapkan kinerja Kementerian KUKM dapat lebih ditingkatkan sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Dua hal dasar tersebut, menurut Yuddy, akan bertalian kuat dengan tujuan amanah. Menteri kelahiran Cirebon itu mengatakan bahwa dengan bersikap jujur dan profesional, maka tujuan utama Kementerian KUKM, yakni membantu meningkatkan taraf ekonomi rakyat, dapat terwujud dengan optimal.

“Sebagai soko guru perekonomian rakyat, saya berharap peranan koperasi mampu menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. karena itu, Kementerian KUKM harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang baik bagi masyarakat, bukan justru memanfaatkan rakyat,” tukas Yuddy seraya menyinggung salah satu problematika perkoperasian Indonesia saat ini.

Terkait dengan problematika yang disinggung oleh Yuddy, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Muhammad Khoirul Anwar menyarankan untuk dilakukan peningkatan tinjauan mengenai kualitas koperasi di lapangan. Diutarakannya bahwa ORI sempat melakukan mystery shopping di beberapa koperasi simpan pinjam di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

“Hampir semua koperasi simpan pinjam di ketiga kota tersebut belum memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat, hanya satu yang bagus yakni koperasi simpan pinjam di Kelurahan Kelapa Gading,” ujar Khoirul seraya meminta Kementerian KUKM untuk berkomitmen mendorong peningkatan kualitas koperasi di seluruh Indonesia.

Senada dengan pernyataan tersebut, Plt. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji, mengatakan bahwa semangat meningkatkan performa koperasi harus diikuti oleh penguatan komitmen bebas korupsi. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari upaya pembentukan good governance dan clear governance yang menjadi cita-cita Revolusi Mental besutan Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Menteri KUKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menanggapi pernyataan ketiga tokoh sebelumnya dengan janji untuk menjadikan kementerian yang dipimpinnya siap berkomitmen jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia juga mengatakan bahwa telah menyiapkan beragam strategi untuk memenuhi tiga indikator pencapaian ZI, yakni komitmen menyeluruh dari seluruh petinggi dan aparatur terkait, berusaha memberikan laporan keuangan yang mendapat opini wajar dari lembaga penilai terkait, serta mewujudkan peraihan nilai B mengenai kinerja yang diberikan oleh Kementerian PANRB.

“Saya siap mengemban tugas dan amanah ini, karena saya dan para aparatur di Kementerian KUKM berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh Indonesia agar taraf kehidupan ekonominya meningkat,” jelas Puspayoga. Kementerian KUKM merupakan kementerian ke-24 yang menandatangani kesepakatan pencanangan Pembangunan Zona Integrasi yang dikawal oleh Kementerian PANRB dan KPK.