Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  249
Total Pengunjung :  86142
Papua butuh “Klinik” Kepegawaian

Papua butuh “Klinik” Kepegawaian

Kamis, 07 Mei 2015, 02:22:46 WIB | oleh: Administrator

Jayapura – Humas BKN, Permasalahan kepegawaian yang ada di Papua saat ini butuh penanganan secara khusus, terlebih pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 penetapan formasinya terhambat. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian se-Wilayah Kerja Kantor Regional (Kanreg) IX BKN Jayapura di Kantor Gubernur Papua, Rabu (6/5/2015).

Bima lebih lanjut menyampaikan, terhambatnya penetapan formasi tesebut dapat mengganggu siklus kepegawaian. Untuk itu, Bima menambahkan, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menangani permasalahan kepegawaian di Papua. “Mungkin perlu dipertimbangkan dibangunnya Klinik khusus kepegawaian di Kanreg IX BKN Jayapura,” ungkapnya. “Klinik tersebut berfungsi khusus menangani permasalahan kepegawaian di Papua yang banyak dan berbeda-beda,” jelas Bima.

Rakor yang diadakan disela-sela kunjungan kerja Plt. Kepala BKN ke Papua dan Papua Barat tersebut juga membahas hal-hal seputar penerimaan CPNS secara on-line, mutasi kepegawaian, reformasi dokumen kerja, dan tenaga honorer. (bkn.go.id)