Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  249
Total Pengunjung :  86142
Pemerintah Apreasi Percepatan RB Papua Barat

Pemerintah Apreasi Percepatan RB Papua Barat

Selasa, 28 Apr 2015, 07:42:08 WIB | oleh: Administrator

 MANOKWARI-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan Provinsi Papua Barat. Hal ini disampaikan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh dengan merespon positif semangat yang ditunjukkan oleh Provinsi tersebut untuk melakukan program reformasi birokrasi serta revolusi mental yang dicanangkan, Kamis (23/04).

Simposium reformasi birokrasi serta launching road map reformasi birokrasi tahun 2015-2019, ditambah dengan kegiatan pencanangan revolusi mental, menunjukkan keseriusan Pemerintah Papua Barat untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi, ujar Ateh.

Ateh menjelaskan bahwa reformasi birokrasi akan berhasil bila ada komitmen yang sangat kuat dari pimpinan  tertinggi serta didukung oleh seluruh aparatur untuk melakukan perubahan dan penataan. Jika sudah ada tekad dan semangat untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi, instansi sudah mempunyai modal yang kuat untuk melakukan gerakan reformasi birokrasi, imbuhnya.

Percepatan refromasi birokrasi harus disertai bukti konkret dengan perubahan perilaku dan kinerja sehari-hari. Kita akan buktikan apakah masing masing unit kerja benar-benar bebas dari korupsi dan pertanggungjawaban anggarannya baik, ujarnya.

Deputi berjanji akan membantu pemerintah daerah secara teknis untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan revolusi mental. Hal ini sejalan dengan harapan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar Kementerian PANRB memberikan bimbingan yang lebih intens agar pemda dapat menyusun laporan kinerja dan mengikuti aturan yang dikeluarkan. (Sumber: MENPANRB)