Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Profil PNS Pemprov Sumbar

Masukan NIP Baru Anda

Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  55
Total Pengunjung :  98762
Lakukan Rightsizing Sebelum Menyerukan Tambahan Formasi

Lakukan Rightsizing Sebelum Menyerukan Tambahan Formasi

Jum'at, 24 Apr 2015, 10:44:18 WIB | oleh: Administrator

Jakarta-Humas BKN, Sebelum menyerukan permintaan tambahan formasi pegawai yang baru, instansi pemerintah harus melakukan rightsizing (penataan organisasi) dengan optimal. Penataan organisasi ini antara lain mencakup Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja (ABK), dan redistribusi pegawai. Hal ini ditandaskan Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Ida Ayu Sri Dewi kepada sejumlah awak Humas yang bertandang ke ruang kerjanya di lantai 4 gedung III BKN Pusat Jakarta, Rabu (22/4).

Ida Ayu pun menggarisbawahi bahwa acapkali sebagian instansi pemerintah daerah meminta tambahan SDM pegawai namun tidak mengindahkan rightsizing ini. Dengan penataan organisasi secara cermat, instansi pemerintah bisa mengetahui dan mengevaluasi, apakah pegawai di instansinya cukup, lebih, atau kurang, baik dari aspek kuantitas atau pun kualitas SDM-nya, imbuhnya.

Beliau juga mengelaborasi bahwa BKN telah melakukan upaya konkret agar instansi pemerintah secara akurat dapat mengaplikasikan rightsizing, antara lain melalui workshop. Bekerjasama dengan 14 kantor regional BKN, kami intensif melakukan Workshop Implementasi Penataan Pegawai secara komprehensif,pungkasnya. (bkn.go.id)