Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  249
Total Pengunjung :  86142
Bappenas Pangkas Satu Kedeputian

Bappenas Pangkas Satu Kedeputian

Selasa, 21 Apr 2015, 08:10:01 WIB | oleh: Administrator

JAKARTA-Pemerintah Kabinet kerja terus melakukan perampingan organisasi kementerian. Setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi langsung merapat ke Jl. Taman Suropati No. 2, untuk menyambangi koleganya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiopnal (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Seperti halnya di Kementerian Pertahanan, pertemuan ini juga untuk membahas perubahan nomenklatur Bappenas. Adrinof menyampaikan pandangan-pandangannya terkait struktur organisasi kementerian yang dipimpinnya. Kami mendengarkan langsung pandangan Pak Adrinof, supaya sinkron, ujar Yuddy kepada wartawan di gedung Bappenas, Senin (20/04).

Yuddy yang didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa ada satu kedeputian di Kementerian PPN/Bappenas yang akan dihapus.

Saat ini kementerian ini memiliki 9 deputi, yakni (1) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan (2) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (3) Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM (4) Deputi Bidang Ekonomi (5) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (6) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana (7) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, (8) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, dan (9) Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.

Dengan demikian, nantinya Bappenas tinggal memiliki 8 deputi. Berkurangnya kedeputian juga berdampak pada berkurangnya jumlah jabatan eselon II. Jumlah eselon II berkurang dari saat ini 50 menjadi 46, terangnya.

Tidak dijelaskan kedeputian mana yang dihapus, tetapi kedeputian dimaksud akan digabung dengan kedeputian lain yang tugas dan fungsinya sesuai, sehingga tidak terjadi overlaping dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Setelah Rancangan Perpres ini disepakati, maka secepatnya akan disampaikan kepada Presiden untuk  ditandatangani. (Sumber: MENPANRB)