Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  178
Total Pengunjung :  75668
Kalbar Diminta Jadi Pelopor Penyampaian LHKASN

Kalbar Diminta Jadi Pelopor Penyampaian LHKASN

Rabu, 15 Apr 2015, 09:05:11 WIB | oleh: Administrator

PONTIANAK-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengharapkan agar para Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi pelopor dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Menteri juga mengingatkan para Kepala Daerah untuk terus berbenah meningkatkan pelayanan publik, antara lain dengan mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik.

Hal itu dikatakan Yuddy dalam sambutannya pada pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) Pemerintah Provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten / kota se Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Selasa (14/04). Pencanangan itu dilakukan oleh Gubernur Kalbar Cornelius yang diikuti oleh para Bupati dan Walikota se Kalimantan Barat.

Lebih lanjut dikatakan, Penyampaian LHKASN merupakan upaya untuk memperlihatkan transparansi kekayaan yang dimiliki oleh pegawai yangdiharapkan mampu mencegah para pegawai melakukan penyimpangan. Kita akan menjadi lebih bersih dan bermartabat, tegas Menteri yang didampingi oleh Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabiliats Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh, dan Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono.

Dikatakan, formulir LHKASN ini lebih sederhana dari pada formulir LHKPN. Setelah diisi, cukup disampaikan kepada Kepala Daerah dan selanjutnya Inspektorat yang akan melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap kewajaran laporan tersebut. Penyampaian LHKASN ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan pada saat dilakukan promosi terhadap pegawai yang bersangkutan, imbuh Yuddy.

Menteri mengungkapkan, dalam rangka penguatan integritas aparatur serta sebagai upaya pencegahan korupsi, Kementerian PANRB secara khusus telah menerbitkan dua kebijakan, yaitu kebijakan tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Dikatakan, pembangunan zona integritas menuju WBK maupun WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja sebagai suatu percontohan. Dengan menerapkan model percontohan tersebut, maka diharapkan penerapan berbagai aspek reformasi birokrasi akan lebih terfokus, sehingga wilayah-wilayah yang ditetapkan tersebut akan membentuk suatu island of integrity sebagai percontohan unit kerja lainnya agar lebih cepat menerapkan reformasi birokrasi.

Menteri menghargai upaya Gubernur, Bupati dan Walikota se Kalimantan Barat dan seluruh jajarannya yang berinisiatif mencanangkan pembangunan zona integritas ini. Inisiatif pencanangan ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, lebih bersih serta mampu memberikan layanan yang lebih baik lagi. Untuk itu, saya menyerukan agar setiap instansi pemerintah segera menetapkan wilayah atau zona integritas agar penerapan reformasi birokrasi ini menjadi semakin cepat, tambah Yuddy.

Menteri menambahkan, pihaknya telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti efisiensi penggunaan anggaran hotel, penghematan biaya perjalanan dinas dan penghematan sarana kerja.  “Kebijakan itu telah memberikan dampak penghematan yang signifikan terhadap penggunaan anggaran negara. Dalam dua bulan telah dihemat Rp 5,122 triliun,” tegas Menteri.

Agenda prioritas Jokowi

Dikemukakan juga, salah satu agenda prioritas Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan melakukan pembenahan, terutama dalam pelayanan perijinan dan pelayanan operasional lainnya.  Misi tersebut akan terwujud manakala jiwa melayani tertanam dalam setiap penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, revolusi mental menjadi prasyarat utama dan menjadi basis bagi penyelenggara pelayanan publik memiliki jiwa melayani,tegasnya.

Menurut Yuddy, ada 3 hal dalam revolusi mental, yaitu mengubah mindset, melaksanakan pemerintahan dengan efisien dan efektif, dan mengubah culture setPenyelenggara pelayanan publik bukan saatnya lagi bermental feodal dan berorientasi pada kekuasaan. “Kita harus sudah dapat mengubah diri meninggalkan mental priyayi atau penguasa. Jadilah birokrat yang melayani,” ujar Yuddy.

Kementerian PANRB menaruh perhatian besar pada kemampuan inovasi birokrasi. Oleh sebab itu Menteri secara konsisten mendorong seluruh ASN agar melakukan terobosan, melahirkan ide-ide kreatif, berpikir di luar kebiasaan, dan senantiasa bekerja dengan penuh semangat dan kebersamaan. Semua itu diharapkan memberi kontribusi yang signifikan dalam perbaikan efisiensi dan efektivitas birokrasi kita, yang akhirnya dapat menjadi pemicu (driver) pertumbuhan ekonomi yang akhirnya memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan.

Salah satu program yang telah diluncurkan Kementerian PANRB adalah gerakan One Agency, One Innovation yang berarti setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan menciptakan minimal satu inovasi layanan publik setiap tahunnya. Untuk mendorong munculnya inovasi pelayanan publik tersebut, pada tahun 2014 Kementerian PANRB memulai penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Waktu itu pesertanya sebanyak 515 Inovator. Setelah dinilai menghasilkan sebanyak Top 99, termasuk di dalamnya inovasi Layanan Gerai Samsat, dari Provinsi Kalimantan Barat.

Tahun 2015  ini, peserta kompetisi sebanyak 1.189 inovator, enam inovasi dari  wilayah se-Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak  mengikutkan 4 inovasi, yakni Pembangunan dan Pelebaran Jalan di Kota Pontianak Tanpa Ganti Rugi (Dinas PU), Pembiayaan Partisipatif Untuk Pembangunan Kembali Pasar Flamboyan (Disperindagkop dan UKM),  Kemitraan Sektor Swasta Dalam Layanan Pemadam Kebakaran (BPBD) Kota Pontianak, dan Stop Merokok Dengan Pendekatan Spiritual Melalui Teknik Hipnoterapi dan Akupressure (UPTD) Puskesmas Kecamatan.

Selain itu, Kabupaten Sambas  mengikutkan inovasi Kemilau PATEN (Kec. Pemangkat), dan dari Kabupaten Mempawahdengan inovasi Penggunaan Simulator Karies Gigi Melalui Pendekatan Interpersonal di Poli Gigi Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh (Dinas Kesehatan Kota Pontianak).

Kementerian PANRB juga mengirimkan innovator untuk mengikuti United Nation Public Service Award (UNPSA). Tahun ini Indonesia sudah mendapatkan 4 (empat) inovasi sebagai finalis wilayah Asia Pasifik. Saya berharap, kedepan semakin  banyak inovasi pelayanan publik dan mengikuti kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional, tambah Yuddy. (Sumber: MENPANRB)