Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  46
Total Pengunjung :  86789
Status PNS Kepala Daerah dari Aparatur Sipil Negara Terancam Dicopot

Status PNS Kepala Daerah dari Aparatur Sipil Negara Terancam Dicopot

, 00 0000, 00:00:00 WIB | oleh: Administrator

JAKARTA - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tak hanya membatasi langkah birokrat maju menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada, 9 Desember mendatang. UU itu juga membuat status PNS sekitar 85 persen kepala daerah yang sebelumnya berasal dari aparatur sipil negara terancam.

Bagaimana nasib kepegawaian mereka. Apakah mereka juga harus mengundurkan diri dari jabatan PNS-nya. Padahal masa pengabdiannya masih sangat panjang, ujar Rektor Universitas Nusa Cendana Nusa Tenggara Timur (NTT), Fredik Lukas Beno, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (31/3).

Menurut Fredik, fenomena mengemuka setelah sebelumnya pembuat undang-udang menetapkan aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 UU ASN. Dia menambahkan, pejabat pimpinan tinggi madya dan tinggi pratama yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah wajib menyatakan pengunduran diri sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

“Dalam pasal tersebut memang disebutkan jika ingin mendaftarkan sebagai calon kepala daerah. Tapi kan juga berimplikasi terhadap kepala-kepala daerah yang saat ini memimpin, yang sebelumnya berasal dari PNS, katanya.

Fredik mencontohkan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini terdapat kepala daerah yang masih bertatus PNS. Kada tersebut sebelum terpilih beberapa waktu lalu merupakan pengajar di Undana. Karena itu, untuk sementara non aktif sebagai pengajar. Namun, status kepegawaiannya sebagai seorang PNS masih melekat. (sumber:jpnn)