Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Profil PNS Pemprov Sumbar

Masukan NIP Baru Anda

Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  183
Total Pengunjung :  99305
Rakor Kepegawaian Pemda se-Sumatera Barat di Painan

Rakor Kepegawaian Pemda se-Sumatera Barat di Painan

, 00 0000, 00:00:00 WIB | oleh: Administrator

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen PNS Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota, dilaksanakan Rakor Kepegawaian. Rakor bertujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi Pengelola Kepegawaian Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini dikoordinir oleh BKD Prov Sumbar dengan peserta pejabat kepegawaian Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Tahun ini yang menjadi tuan rumah adalah Pemkab Pesisir Selatan, bertempat di Langkisau Resort Hotel Painan. Acara berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 30-31 Maret 2015 dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Juga hadir pada acara pembukaan Bupati Pessel, Nasrul Abit.

Sekretaris BKD Prov Sumbar, Fitriati mengatakan, tema yang dibahas dalam rakor berbeda setiap tahunnya dan biasanya yang diangkat menjadi tema merupakan peraturan perundangan bidang kepegawaian terbaru. Tema Rakor tahun ini Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka menghadirkan narasumber Dr. Waluyo dari Komisi ASN.

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS. Saat ini Provinsi Sumatera Barat sedang melakukan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, untuk 4 (empat) jabatan yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala BPBD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretaris DPRD yang terbuka untuk PNS di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka telah ditetapkan Permenpan Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cata Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Hasil dari kegiatan rapat koordinasi kepegawaian Provinsi Sumatera Barat ini akan dijadikan bahan untuk dikoordinasikan pada Pemerintah Pusat dan perumusan kebijakan kepegawaian di Pemda Sumatera Barat.