Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  74
Total Pengunjung :  74557
Pembangunan Zona Integritas Miniatur Penerapan Reformasi Birokrasi

Pembangunan Zona Integritas Miniatur Penerapan Reformasi Birokrasi

, 00 0000, 00:00:00 WIB | oleh: Administrator

JAKARTA-Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja sebagai suatu percontohan. Dengan menerapkan model percontohan tersebut, diharapkan penerapan berbagai aspek reformasi birokrasi akan lebih terfokus, dan akan membentuk suatu island of integrity sebagai percontohan unit kerja lainnya agar lebih cepat menerapkan reformasi birokrasi.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kemenko Polhukam dan Setjen Wantanas, di Jakarta, Selasa (24/03).

Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB menyerukan agar setiap instansi pemerintah segera menetapkan wilayah atau zona integritas agar penerapan reformasi birokrasi menjadi lebih cepat. Menteri PANRB juga mengajak Kemenko Polhukam dan Wantanas, agar menjadi mitra utama dan berperan lebih aktif dalam pencegahan korupsi, peningkatan pelayanan publik, efisiensi belanja serta meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Selain itu, diharapkan agar Kemenko Polhukam dan Wantanas menjadi pelopor dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dengan harapan mampu mencegah kemungkinan para pegawai melakukan penyimpangan. Kita akan menjadi lebih bersih dan bermartabat, imbuhnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijanto mengatakan, pembangunan zona integritas merupakan bagian dari program peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur sebagai upaya mewujudkan birokrasi berintegritas tinggi. Saya berharap agar pencanangan ini segera ditindaklanjuti  dengan pembangunan zona integritas melalui penerapan kegiatan-kegiatyan pencegahan korupsi yang konkret dan terukur, seerta kegiatan pelayanan publik yang semakin baik, ujarnya. (Sumber: MENPANRB)