Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Profil PNS Pemprov Sumbar

Masukan NIP Baru Anda

Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  130
Total Pengunjung :  98597
Pelayanan Publik harus Berinovasi

Pelayanan Publik harus Berinovasi

, 00 0000, 00:00:00 WIB | oleh: Administrator

SAMARINDA-Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono yang didampingi Meiliana, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltim, memberikan arahan tentang sosialisasi peningkatan pelayanan publik dihadapan sekitar 300 pejabat SKPD dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan BUMD se-Kalimantan Timur di Kantor Gubernur. (18/3).

Mira mengatakan, untuk menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat harus dilakukan terobosan-terobasan yang inovatif. Yang tadinya berbulan-bulan bisa menjadi cepat bahkan dalam hitungan detik sudah beres, yang tadinya mahal bisa menjadi murah bahkan gratis, atau yang tadinya mengurus perijinan kesana-sini dengan banyak tempat dan menyita waktu bisa cukup dengan satu tempat seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Sebagai salah satu contoh jenis pelayanan prima kepada publik yang mendapat penghargaan internasional UNPSA 2013 (United Nation Public Service Award) dari PBB, yaitu pelayanan khusus bagi penyandang cacat 'disable people' (Tuna Rungu, Tuna Netra, Tuna Wicara, Idiot) di bandara Madrid, Spanyol, bahkan untuk penyandang cacat tuna netra di sediakan layanan huruf braille. Inovasi pelayanan tersebut dianggap sangat luar biasa sekali.

Ditambahkannya, di Indonesia juga sudah ada banyak jenis pelayanan publik yang tidak kalah inovatif. Tahun lalu, yang ikut kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 515 inovator, setelah dinilai mendapatkan TOP 99 dan TOP 33. Dan untuk tahun ini yang ikut 1,189 inovator, kompetisi dimaksud merupakan bagian dari program One Agency One Innovation yang bertujuan agar setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, wajib menciptakan minimal satu inovasi setiap tahunnya, ujarnya. (Sumber: MENPANRB)