Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  181
Total Pengunjung :  75671
Yuddy : Pilah Lagi Kegiatan yang Tak Perlu

Yuddy : Pilah Lagi Kegiatan yang Tak Perlu

, 00 0000, 00:00:00 WIB | oleh: Administrator

JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengajak pimpinan kementerian/lembaga,  agar dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan lebih efisien dan efektif.

Stop pemborosan ! Pilah lagi, mana kegiatan yang tidak perlu.  Kegiatan yang menggunakan anggaran besar harus disertai dengan outcome yang besar juga, tegas Yuddy Chrisnandi ketika membuka acara rapat koordinasi dengan para Sekretaris Kementerian, Sekjen dan Sestama di kantor Kementerian PANRB, Selasa (17/03).

Menurut Yuddy, saat ini masih banyak inefisiensi dalam penggunaan fasilitas negara,. Hal itulah  yang menjadi landasan penyusunan Surat Edaran Menteri PANRB No. 10/2014 dan SE No. 11 terkait dengan efisiensi dan gerakan penghematan nasional. Ini adalah komitmen revolusi mental yang harus kita dukung bersama, dengan menggunakan anggaran sebijaksana mungkin, ungkapnya.

Dalam rakor dengan agenda pengisian jabatan pimpinan tinggi, penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta penyerapan anggaran TA 2015 tersebut, Yuddy meminta komitmen bersama mengenai tata kelola pemerintahan dan tugas-tugas sebagai aparatur sipil negara. Presiden ingin setiap instansi pemerintah lebih efektif lagi, serta meningkatkan koordinasi antar instansi utk mencapai visi misi dan tujuan bersama, ujarnya.

Rakor tersebut membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakselerasikan, perkembangan penerapan e-proc (e-tender dan e-catalog), dan perkembangan kebijakan pengadaan untuk mengakselerasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. (Sumber: MENPANRB)