Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  180
Total Pengunjung :  75670
Pemerintah Terus Benahi Pelayanan Perizinan Investasi

Pemerintah Terus Benahi Pelayanan Perizinan Investasi

, 00 0000, 00:00:00 WIB | oleh: Administrator

JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, besarnya target investasi dalam lima tahun ke depan membutuhkan partisipasi dari berbgai pihak. Tidak saja dari pemerintah pusat, pemda dan BUMN, tetapi juga dari kalangan dunia usaha swasta, baik dalam maupun luar negeri.

Hal itu dikatakan Yuddy saat membuka Seminar dan Workshop on Direct Investment, Reformasi Kebijakan Perizinan Investasi : Tantangan dan Peluang yang diselenggarakan oleh  Lembaga Kajian Nusantara Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (12/03). Hingga tahun 2019 mendatang ditargetkan investasi mencpai tiga ribu lima ratus triliun rupiah, lebih dari separuh gross domestic brutto tahunini, sekitar enam ribu lima ratus triliun rupiah, ujarnya.

Dengan kebutuhan investasi sebesar itu, maka diperlukan pertumbuhan investasi sekitar Rp 700 triliun setiap tahun, imbuh Yuddy. Karena itu, pemerintah terus melakukan perbaikan pelayanan investasi, antara lain melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Melalui PTSP, maka pelayanan perizinan semakin jelas, mudah, cepat, sehingga akan mengurangi biaya-biaya yang tidak jelas serta memberikan kepastian bagi investor. PTSP nasional yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengintegrasikan seluruh kementerian/lembaga yang terkait dengan perizinan investasi. Dengan demikian calon investor cukup datang ke BKPM, dan semuanya diselesaikan di situ.

Akan halnya dengan calon investor di daerah, selain mendorong terus terbentuknya PTSP di daerah, pemerintah juga terus membangun pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara melalui revolusi mental. Kini bukan eranya birokrasi priyayi, tetapi birokrasi harus melayani masyarakat, baik pelayanan dasar  maupun pelayanan perijinan usaha, tegasnya.

Dikatakan, ada beberapa sektor yang menjadi focus dalam pemerintahan Kabinet Kerja, yakni sektor pertanian, kemaritiman, tenaga listrik, industri substitusi impor, serta industri padat karya seperti pariwisata. Menurut Menteri, semua itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha, baik domestik maupun asing.

Namun diingatkan bahwa besarnya investasi saja belum cukup, karena pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan pemerataan, baik kewilayahan maupun strata ekonomi. Kita akan terus membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi jangan semuanya numpuk di Jawa, ujarnya.

Yuddy menambahkan,  untuk sektor pariwisata dan perhotelan tidak perlu khawatir. Sebab anggaran sektor pariwisata yang tahun lalu hanya Rp 400 miliar, kini ditingkatkan menjadi Rp 1,2 triliun. Akan banyak kegiatan seperti seminar dan lain-lain yang menggunakan hotel. Tidak lama lagi hotel akan kembali penuh meskipun pemerintah membatasi PNS melakukan kegiatan pemerintahan dan rapat-rapat di hotel, imbuhnya.