Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  249
Total Pengunjung :  86142
Berita | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumater Barat

Berita Terbaru

Pilkada Serentak, Netralitas ASN Diuji
Selasa, 11 Agu 2015, 09:13:55 WIB
PALEMBANG – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai masih ada beberapa daerah yang enggan menerapkan sistem merit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka, dengan alasan anggaran dan kesulitan pelaksanaannya. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua KASN Irham Dilmy dalam Sosialisasi Sosialisasi Kebijakan Pengisian JPT serta Peran KASN Sebagai Pengawas     Baca Selengkapnya ...

e-PUPNS 2015
Senin, 10 Agu 2015, 08:42:39 WIB
Sekitar 82 orang admin e-PUPNS utusan BKD Provinsi, dan Kabupaten/Kota se wilayah kerja BKN Kanreg XII Pekanbaru mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi e-PUPNS pada tanggal 5-6 Agustus lalu. Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang dilakukan secara online dan dilaksanakan mulai awal bulan September     Baca Selengkapnya ...

BKN Wujudkan Assessment Center yang Lebih Efektif
Senin, 10 Agu 2015, 08:04:59 WIB
Jakarta-Humas BKN, Membahas pelaksanaan Assessment Center tidak lepas dari pertanyaan bagaimana cara melakukan dengan lebih baik, lebih cepat dan dengan anggaran yang lebih efisien. Arahan ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ruang Data     Baca Selengkapnya ...

Potensi dan Kompetensi Akan Terintegrasi Dalam Data Kepegawaian
Senin, 10 Agu 2015, 08:03:24 WIB
Ciawi-Humas BKN, Hadirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) mendorong perubahan atas management ASN. Sebelumnya, data Kepegawaian yang menjadi core business Badan Kepegawaian Negara hanya meliputi data administrasi yang bersangkutan, kedepan akan ditambah dan diintegrasikan dengan data  potensi dan kompetensi masing-masing individu ASN. Pernyataan itu disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana     Baca Selengkapnya ...

Implementasikan KIP, BKN Efektifkan Pengelolaan Informasi Publik
Selasa, 04 Agu 2015, 13:14:45 WIB
Jakarta-Humas BKN, Sebagai salah satu badan publik, Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengelola informasi publik secara efektif dan efisien. Hal ini krusial guna mengimplementasikan amanat UU No 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan baik. Arahan ini disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang didampingi Kepala Biro Humas     Baca Selengkapnya ...

Surat Undangan Rapat Kerja Aparatur Sipil Negara (Raker ASN) Ke II
Selasa, 04 Agu 2015, 13:09:37 WIB
Untuk unduh selengkapnya silahkan klik link di bawah ini:     Baca Selengkapnya ...

Surat Menteri PANRB Tentang Netralitas ASN & Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam PILKADA Serentak
Senin, 03 Agu 2015, 08:16:44 WIB
Untuk unduh dokumen silahkan klik pada link di bawah ini:     Baca Selengkapnya ...

Melalui e-PUPNS, PNS Bertanggungjawab atas Kemutakhiran Data Pribadinya
Senin, 03 Agu 2015, 08:11:34 WIB
Jakarta-Humas BKN, Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN, Kamis ( 30/7) menggelar Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Sistem e-PUPNS Pengelola Kepegawaian di aula Gedung I Kantor Pusat BKN. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat membuka acara tersebut menjelaskan Undang-Undang Aparatur SIpil Negara (ASN) mengamanahkan adanya perubahan/penataan dalam manajemen di birokrasi.     Baca Selengkapnya ...

Pemda Diminta Proaktif Sosialisasikan Kebijakan Moratorium CPNS
Senin, 03 Agu 2015, 07:50:33 WIB
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  Yuddy Chrisnandi meminta pemerintah daerah, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk proaktif mensosialisasikan kebijakan moratorium kepada masyarakat. hal itu diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus penipuan terkait dengan pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). "Pemerintah sudah memutuskan bahwa tidak ada penerimaan atau     Baca Selengkapnya ...

Yuddy Minta Kapolda Usut Tuntas Kasus Penipuan CPNS di Jabar
Jumat, 31 Jul 2015, 08:55:10 WIB
BOGOR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi  tidak tinggal diam, menyikapi terbongkarnya  kasus penipuan CPNS di Bandung, Rabu (29/07). Bahkan dia merasa gemes dengan kejadian tersebut, dan wanti-wanti agar masyarakat benar-benar mewaspadai pihak-pihak yang yang dengan sangat lihai mencoba menjanjikan bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS. "Kebijakan     Baca Selengkapnya ...



  Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |