Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  74
Total Pengunjung :  74557
Berita | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumater Barat

Berita Terbaru

TKD Seleksi Capra IPDN 2015
Senin, 26 Okt 2015, 07:34:08 WIB
Hari ini, Senin (26/10/2015) serentak di seluruh provinsi akan dilakukan seleksi calon praja IPDN dengan menggunakan CAT. Untuk Provinsi Sumatera Barat ujian yang dilaksanakan di kantor BKD Provinsi Sumbar, Jalan Batang Antokan No. 4 Padang akan diikuti oleh 608 orang peserta dari Kab/Kota se- Sumatera Barat. Persiapan ruangan dan fasilitas     Baca Selengkapnya ...

LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN TKD SELEKSI CAPRA IPDN 2015
Jumat, 23 Okt 2015, 14:31:37 WIB
LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN TKD SELEKSI CAPRA IPDN 2015 PENDAFTARAN PROVINSI SUMATERA BARAT DOWNLOAD PADA LINK BERIKUT:   TES TKPD SPCP SUMBAR     Baca Selengkapnya ...

Wapres Minta Satgas Netralitas Bekerja Keras
Jumat, 23 Okt 2015, 14:19:51 WIB
JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral menghadapi Pilkada dan Pemilu di tingkat nasional. Hal ini bertujuan agar Indonesia bisa mempersiapkan dan menjalankan demokrasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia telah mengharuskan ASN untuk tidak     Baca Selengkapnya ...

PENERIMAAN TENAGA HUMAS PEMERINTAH
Senin, 19 Okt 2015, 13:17:17 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana tugas Kehumasan Pemerintah membutuhkan generasi muda berpengalaman di bidang kehumasan dan/atau media yang berbakat dan tertarik mengabdi kepada pemerintah Republik Indonesia menjadi Tenaga Humas Pemerintah (THP). Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyelenggarakan seleksi untuk memilih THP sebanyak 100 (seratus) orang yang akan dikontrak (Non PNS) dan     Baca Selengkapnya ...

Daerah Diminta Belajar Tata Kelola Pemerintahan DIY
Senin, 19 Okt 2015, 07:43:10 WIB
YOGYAKARTA – Pemerintahan dapat dikatakan baik dan bersih, jika sudah dapat memberikan pelayanan publik yang baik,  memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Pemerintah daerah dapat belajar dari perjalanan perubahan tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Demikian dikatakan Menteri  PANRB Yuddy Chrisnandi dalam acara Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur     Baca Selengkapnya ...

Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
Jumat, 16 Okt 2015, 16:03:27 WIB
Surat Kepala BKD Prov. Sumbar Nomor 800/5093/III/BKD-2015, tanggal 16 Oktober 2015, perihal Pengangkatan CPNS Menjadi PNS. Download surat pada link berikut:     Baca Selengkapnya ...

BKN Siap Sukseskan Pilkada Serentak 9 Desember 2015
Jumat, 16 Okt 2015, 08:56:11 WIB
Jakarta-Humas BKN, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat beserta Tim hadir memenuhi undangan Rapat Koordinasi Bakohumas dengan tema “Bersinergi Sukseskan Pilkada Serentak 9 Desember 2015” yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (13/10/2015). Pilkada Serentak yang pertama kali dilakukan di Indonesia ini akan diikuti oleh 269 daerah     Baca Selengkapnya ...

Perpanjangan Pendaftaran SPCP IPDN 2015
Selasa, 13 Okt 2015, 08:44:42 WIB
Berdasarkan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Rektor Institut Pendidikan Dalam Negeri, Pendaftaran SPCP diperpanjang dari Jadwal semula yang berakhir pada tanggal 12 Oktober 2015 menjadi 19 Oktober 2015. Berikut Lampiran Surat Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran SPCP IPDN tahun 2015 :     Baca Selengkapnya ...

PP tentang Sanksi Administratif Segera Terbit
Selasa, 13 Okt 2015, 07:53:07 WIB
SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sosialisasi ini diperlukan agar tidak menimbulkan keraguan bagi para pejabat dalam mengambil kebijakan.  Yuddy mengatakan, saat ini Kementerian PANRB sudah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sanksi Administratif yang merupakan     Baca Selengkapnya ...

Bentuk Satgas, Bukti Komitmen Kementerian PANRB Tegakkan Netralitas ASN
Selasa, 13 Okt 2015, 07:46:32 WIB
SURABAYA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menunjukan konsistensi dan keseriusannya dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyambut pemilihan umum yang akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditunjukan dengan ditindaklanjutinya penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang     Baca Selengkapnya ...



  Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |