Get Adobe Flash player
BKD Sumbar tidak menerima pungutan biaya apapun dalam hal kepengurusan pegawai

Gubernur & Wakil Gubernur

IRWAN PRAYITNO NASRUL ABIT

Iklan



Jajak Pendapat

  Seberapa besar manfaat Website ini bagi Anda?
  Sangat Bermanfaat
  Cukup Bermanfaat
  Tidak Bermanfaat
  Tidak Tahu

 

Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari ini :  13
Total Pengunjung :  74727
Berita | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumater Barat

Berita Terbaru

Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
Kamis, 31 Des 2015, 09:16:27 WIB
Dalam rangka peningkatan  pelayanan kepegawaian  di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera  Barat, Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD) telah  melakukan pengembangan Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Modul SIMPEG yang telah dikembangkan, antara lain: Modul Cuti PNS, Modul Mutasi (Pindah), Modul  Usul Penerbitan Karpeg dan Karis/Karsu, dan Modul Usul Kenaikan Pangkat PNS. Modul SIMPEG     Baca Selengkapnya ...

Bangun PPT & SELAIS, Kanreg XII BKN Kembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian
Kamis, 31 Des 2015, 08:52:52 WIB
Pekanbaru-Humas BKN, Selasa (29/12), Tim Humas BKN berkesempatan melakukan peliputan dan monitoring sistem pelayanan kepegawaian Kantor Regional (Kanreg) XII BKN Kota Pekanbaru. Sejak pagi tim layanan pengaduan mulai disibukkan dengan aktivitas pelayanan kepegawaian. Kehadiran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Sistem Elektronik Layanan dan Informasi Satu Pintu (SELAIS) menjadi mediator untuk     Baca Selengkapnya ...

Tahun 2016, BKN Luncurkan 9 UPT Kepegawaian
Kamis, 31 Des 2015, 08:49:45 WIB
Jakarta-Humas BKN, Meski sudah di penghujung tahun 2015, semangat BKN untuk terus memperbaiki kualitas layanan kepegawaian tak pernah surut. Pada Senin (28/12/2015) Sekretaris Utama (Sesma) BKN, Usman Gumanti memimpin rapat konsolidasi pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kepegawaian di sembilan daerah di Indonesia. Dalam arahannya Sesma mengatakan UPT Kepegawaian BKN akan dipimpin     Baca Selengkapnya ...

Reformasi Birokrasi Momentum Perbaikan Penegakan Hukum
Kamis, 31 Des 2015, 08:45:55 WIB
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan reformasi birokrasi di tubuh institusi penegak hukum menjadi momentum perbaikan penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, diharapkan tiga pilar institusi yaitu Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Pengadilan menjadi institusi yang baik. Hal tersebut dinyatakan Menteri Yuddy Chrisnandi saat memberikan     Baca Selengkapnya ...

Waspada Info Menyesatkan tentang Jadwal Seleksi CPNS 2016 di Medsos
Senin, 28 Des 2015, 14:19:24 WIB
JAKARTA - Hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyusun jadwal seleksi ataupun penerimaaan CPNS tahun 2016. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, menanggapi adanya rumor yang banyak beredar di media sosial yang menyebarkan seolah-olah pemerintah sudah     Baca Selengkapnya ...

BKN Serahkan Hasil Penilaian Talent Pool 1.025 JPT Pratama Pusat & Daerah
Selasa, 22 Des 2015, 10:27:17 WIB
Jakarta-Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Senin (21/12/2015) membuka sekaligus menyerahkan hasil penilaian potensi dan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama kepada seluruh pejabat perwakilan dari 29 instansi Pusat dan Daerah yang berlangsung di kantor BKN Pusat. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan Penyusunan Talent     Baca Selengkapnya ...

RAPOR PERKEMBANGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI
Senin, 21 Des 2015, 09:09:24 WIB
1 PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA 80.68 A 2 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 80.04 A 3 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 76.30 BB 4 PEMERINTAH PROVINSI BALI 75.39 BB 5 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 75.15 BB 6 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 75.11 BB 7 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 72.09 BB 8 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 70.52 BB 9 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 70.06 BB 10 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 68.62 B 11 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU 63.74 B 12 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 62.42 B 13 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA 61.00 B 14 PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG 60.96 B 15 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 60.85 B 16 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 60.85 B 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN     Baca Selengkapnya ...

Menteri Yuddy Ingatkan Praja IPDN Agar Tidak Menyimpang
Kamis, 10 Des 2015, 13:20:46 WIB
BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, melakukan kunjungan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Bandung, Kamis (10/12), sebelum memenuhi undangan Universitas Padjajaran untuk menjadi keynote speech dalam acara 2015 International Conference Public Administration (ICPA).Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Menteri Yuddy untuk melihat kapabilitas dan kapasitas     Baca Selengkapnya ...

Guru Boleh Maju Jadi Kuwu
Senin, 07 Des 2015, 07:50:34 WIB
Jakarta-Humas BKN, Kepala BKN telah menerbitkan Surat Nomor CI.26-30/V.38-6/48 yang intinya menyebutkan PNS yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Dengan kata lain, PNS guru dapat menjadi Kuwu namun     Baca Selengkapnya ...

Libur Pemilukada, Pelayanan Publik Harus Tetap Berjalan
Senin, 07 Des 2015, 07:47:36 WIB
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaavn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran No. B/3824/M.PAN-RB/11/2015 tertanggal 27 November perihal Pelaksanaan Hari Libur Nasional pada 9 Desember 2015 yang berkenaan dengan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah. Namun demikian, Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Komunikasi Publik PANRB, Herman Suryatman, menghimbau agar     Baca Selengkapnya ...



  Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |